Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi I DPRD Kota Samarinda melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda, Rabu (16/04/2025).
Rapat yang berlangsung di ruang utama lantai 2 Gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, ini dipimpin oleh Sekretaris Komisi I, Ronal Stephen Lonteng, didampingi Ketua Komisi I Samri Shaputra serta anggota lainnya yakni Aris Mulyanata dan Suparno.
Ronal menyampaikan bahwa pertemuan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman terkait tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kedua instansi tersebut, serta mencari upaya untuk memperkuat kelembagaan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan optimal.
“Sebagai mitra kerja OPD, kami tidak banyak mempermasalahkan soal kinerja. Namun, kami ingin memahami lebih jauh apa yang perlu diperkuat dari sisi kelembagaan agar tugas mereka ke depan lebih maksimal,” ujar Ronal usai rapat.
Terkait Satpol PP, ia menyebutkan bahwa lembaga tersebut mengeluhkan kekurangan personel dalam pelaksanaan tugas lapangan. Namun, kendala muncul karena tidak diperbolehkannya pengangkatan tenaga honorer saat ini. “Mereka menyampaikan kepada kami kekurangan personel sebagai hambatan utama, dan berharap hal ini dapat disuarakan melalui DPRD,” ujarnya.
Sementara itu, dalam pembahasan bersama Kesbangpol, Komisi I menyoroti pentingnya pelaksanaan seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) yang sesuai dengan indikator penilaian resmi, seperti tinggi badan, kedisiplinan, dan kecerdasan. Selain itu, DPRD juga meminta agar dilakukan pendataan ulang terhadap seluruh organisasi kemasyarakatan yang beroperasi di Samarinda.
“Ada beberapa hal yang kami sampaikan, termasuk permintaan agar semua organisasi masyarakat melakukan registrasi ulang. Kami juga mendapat informasi bahwa Kesbangpol akan melaksanakan seleksi Paskibraka sebagai tugas tambahan mereka,” jelas Ronal.
Ronal menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas dalam proses seleksi Paskibraka tahun 2025. Ia berharap tidak ada kesan keberpihakan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Saya berharap tidak ada keluhan dari masyarakat, terutama dari para siswa yang mengikuti seleksi. Seleksi harus dilakukan secara adil dan hasil akhirnya harus mencerminkan peserta terbaik,” tutup politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
