Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Samarinda pada Senin (14/04/2025). Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama gedung DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat, ini membahas persiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam menyelenggarakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), pembukaan sekolah terpadu, serta penyelenggaraan Sekolah Rakyat.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, dan dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Samarinda Celni Pita Sari, Ketua Komisi IV Muhammad Novan Syahranie Pase, serta sejumlah anggota Komisi IV, seperti Anhar, Ismail Latisi, dan Herminsyah.
Menurut Puji, Dinas Pendidikan menyampaikan bahwa saat ini Pemkot Samarinda sudah melakukan pemetaan terkait jumlah siswa yang lulus dari SD dan SMP, serta ruang kelas yang siap digunakan. Selain itu, Dinas Pendidikan juga sudah menyiapkan empat jalur dalam sistem SPMB.
“Disampaikan dari Dinas Pendidikan bahwa persiapan sudah berjalan, dengan pemetaan jumlah siswa yang lulus SD dan SMP, serta ruang kelas yang siap menampung, dan sudah ada petunjuk teknis (juknis) terkait hal ini,” ujar Puji, sapaan akrabnya, saat diwawancarai.
Puji juga menyoroti praktik yang masih terjadi terkait pemaksaan orang tua untuk memasukkan anak mereka ke sekolah favorit melalui jalur domisili. Ia mengimbau agar hal tersebut tidak terulang pada tahun ini.
“Jangan sampai ada masyarakat yang memaksakan, seperti menitipkan nama anaknya pada Kartu Keluarga (KK) teman atau keluarga meskipun rumahnya bukan di situ. Kami juga mengingatkan orang tua untuk mempertimbangkan kesiapan anak dan transportasi menuju sekolah-sekolah favorit,” tegas Puji yang juga politisi Partai Demokrat.
Selain itu, Puji menjelaskan bahwa Pemkot Samarinda pada tahun ini akan menyiapkan sekolah terpadu dan unggulan di SMP Negeri 16 Samarinda. Penerimaan untuk sekolah ini akan dilakukan melalui jalur seleksi atau tes yang dilaksanakan sebelum sistem SPMB dibuka.
“Mereka akan mengikuti tes terlebih dahulu, karena hanya ada tiga rombel yang dibuka di SMP unggulan. Kami berharap SPMB tahun ini dapat berjalan lancar tanpa ada konflik,” jelas Puji.
Lebih lanjut, Puji menyampaikan bahwa Pemkot Samarinda juga menyiapkan program Sekolah Rakyat yang merupakan instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini akan memberikan kesempatan belajar kepada 100 anak yang tergolong miskin ekstrem, yang sementara ini akan ditempatkan di Yayasan Melati di Samarinda Seberang.
“Pemkot telah menyiapkan Sekolah Rakyat untuk 100 anak SMP dan SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pembiayaan untuk sementara akan ditanggung Rp250 miliar, dan anak-anak tersebut akan ditampung di Yayasan Melati dengan pendidikan berbasis asrama,” pungkas Puji.
Program ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kurang mampu di Samarinda. []
Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah
