Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMARINDA – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya pendidikan politik dasar bagi masyarakat. Hal ini bertujuan agar pemahaman tentang peran dan fungsi lembaga negara dapat diterima secara menyeluruh dan tidak hanya sebatas informasi permukaan. “Yang paling hal mendasar bagi pendidikan politik ini adalah contohnya lembaga,” ujar Novan saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Kamis (18/09/2025) siang.
Ia menekankan bahwa masyarakat perlu mengetahui secara jelas perbedaan antara lembaga eksekutif dan legislatif, termasuk tugas serta fungsi masing-masing lembaga tersebut. Pemahaman ini diharapkan bisa menjadi fondasi agar masyarakat mampu menilai proses pemerintahan secara objektif. “Apa sih perbedaan yang namanya eksekutif, apa sih perbedaan namanya legislatif, apa sih tugas dan fungsinya lembaga-lembaga tersebut,” katanya.
Lebih jauh, Novan menegaskan bahwa pendidikan politik juga harus mencakup pemahaman mengenai lembaga legislatif di tingkat DPRD. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui batas kewenangan serta peran wakil rakyat sesuai dengan aturan yang berlaku. “Contoh misalnya di lembaga legislatif di tingkatan DPRD,” ungkapnya.
Menurut Novan, pemahaman ini akan membantu masyarakat mengikuti proses politik dalam pemerintahan, sehingga mereka bisa menilai dengan tepat apakah birokrasi dijalankan sesuai aturan atau tidak. “Apa sih sesuai dengan peraturan pemerintah, batas dan fungsinya DPRD ini sampai di batas mana,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa hal ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi juga memahami aturan yang menjadi acuan pengelolaan pemerintahan. “Bagaimana sih proses politik ini sehingga kita dapat mengelola pemerintahan,” ucapnya.
Novan menyebutkan, pendidikan politik dasar merupakan bentuk edukasi penting. Banyak masyarakat yang masih belum memahami birokrasi maupun peraturan yang harus dipatuhi dalam jalannya roda pemerintahan.
“Ini kan perlu menjadi penyampaian hal-hal dasar ke masyarakat agar mereka juga mengetahui, seperti inilah birokrasi ataupun peraturan-aturan yang harus kami patuhi dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Ia menilai, pemahaman masyarakat terhadap politik masih terbatas, sehingga pendidikan politik tidak boleh hanya diberikan kepada kalangan tertentu, melainkan juga harus menyasar masyarakat luas.
“Ini kadang masyarakat tidak memahami hal tersebut, itulah salah satu pendidikan politik yang hari ini perlu sebenarnya ditingkatkan, bukan hanya sekedar pendidikan politik untuk golongan-golongan politik, tidak, tapi untuk ke masyarakat langsung,” katanya.
Novan juga menekankan pentingnya peran organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Kesbangpol, dalam menyosialisasikan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan kepada masyarakat. Hal ini dapat menjadi sarana edukasi yang efektif agar masyarakat lebih paham mekanisme pemerintahan.
“Contoh misalnya yang membidangi, OPD membidangi salah satunya perpolitikan, Kesbangpol,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi ini menjadi penting agar masyarakat tidak hanya mengandalkan informasi yang bersumber dari media sosial, yang belum tentu akurat dan sesuai aturan.
“Itu juga perlu sosialisasi ke masyarakat supaya tugas dan fungsi lembaga-lembaga ini nih jelas diketahui oleh masyarakat,” tegasnya.
Novan menekankan bahwa edukasi politik dasar sangat penting agar masyarakat tidak salah kaprah dalam memahami isu-isu politik yang beredar di ruang publik.
“Jadi mereka tidak seolah-olah mengetahui dari media sosial yang belum tentu berlandaskan dengan aturan, kita kan semua pakai aturan,” ungkapnya.
Di akhir, Novan berharap pendidikan politik dasar dapat menjadi perhatian serius dan terus ditingkatkan. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat diharapkan lebih cerdas dalam menilai dinamika politik baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Itulah yang perlu menjadi perhatian agar bisa disampaikan atau diberikan edukasi lah ke masyarakat,” pungkasnya. []
Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah
