DPRD Tekankan Pelayanan Publik Utama bagi Masyarakat

SAMARINDA – Kondisi keuangan daerah yang tengah menghadapi berbagai tantangan menuntut pemerintah Kota Samarinda lebih berhati-hati dan selektif dalam mengambil keputusan terkait program pembangunan. Hal ini dianggap penting agar hak-hak dasar masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari, tidak terabaikan atau dikorbankan.

Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Iswandi, menegaskan pentingnya kebijakan yang bijak dalam situasi saat ini. “Kalau kami dari DPR Fraksi PDI Perjuangan, jangan mengorbankan hak-hak dasar masyarakat itu dulu yang penting,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Kota Samarinda, Rabu (17/09/2025) siang.

Iswandi menjelaskan bahwa pemerintah harus memprioritaskan hak-hak dasar warga, termasuk memastikan pelayanan publik yang vital tetap berjalan. “Pertama, hak-hak dasar kepentingan-kepentingan mendasar masyarakat minimal kita yang pertama ya efisiensi,” jelasnya. Menurutnya, efisiensi anggaran menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.

Selain itu, Iswandi menekankan perlunya selektivitas dalam memilih proyek yang dijalankan. Proyek yang strategis dan memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas, sementara proyek yang bersifat tidak mendesak bisa ditunda hingga kondisi keuangan lebih stabil. “Kedua, kita akan melihat mana proyek-proyek yang memang strategis dan yang bukan strategis, yang masih bisa tidak mendesak, artinya bisa dialihkan nanti ke depan setelah keuangan kita normal itu yang harus kita lakukan,” ungkapnya.

Politisi yang juga anggota DPRD Kota Samarinda ini menambahkan bahwa tidak semua proyek pembangunan dapat dilaksanakan bersamaan, apalagi dalam kondisi keterbatasan anggaran. Oleh karena itu, pemerintah harus mampu memilah program yang berdampak nyata terhadap kebutuhan warga. “Jadi harus lebih selektif kita memilih program-program pembangunan, nggak bisa sembarangan,” tegas Iswandi.

Iswandi menyoroti proyek-proyek besar atau bersifat seremonial, yang kerap disebut sebagai “proyek mercusuar”. Ia menilai proyek semacam ini sebaiknya dikurangi terlebih dahulu jika tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, karena dikhawatirkan hanya membebani anggaran daerah. “Proyek-proyek mercusuar minimal harus dikurangi, itu yang tidak langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ucapnya.

Dalam pandangan DPRD, prioritas utama pembangunan harus diarahkan pada program yang benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga, seperti sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan layanan publik yang langsung menyentuh kepentingan mendesak masyarakat Samarinda. Hal ini dinilai menjadi langkah strategis agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan.

Iswandi berharap pemerintah kota dapat mengoptimalkan pengelolaan anggaran melalui perencanaan yang matang, pemilihan proyek prioritas, serta pengawasan ketat terhadap pelaksanaan program. Dengan demikian, pembangunan yang berjalan tetap produktif dan efektif, tanpa mengabaikan hak-hak dasar masyarakat. “Harapannya pemerintah lebih memusatkan perhatian pada program-program yang berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Kebijakan yang selektif dan efisien ini dinilai sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus memastikan bahwa warga tetap mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Menurut DPRD, sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan skema pembangunan menjadi kunci agar setiap langkah yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. []

Penulis: Yus Rizal Zulfikar | Penyunting: Rasidah