Drone Rusia Picu Kekhawatiran, Polandia Kurang Siap Militer

WARSAWA – Survei terbaru yang diterbitkan pada Jumat, (13/09/2025), menunjukkan sebagian besar warga Polandia menolak untuk menjadi relawan militer atau mendukung angkatan bersenjata secara aktif jika terjadi perang. Data ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran atas keamanan nasional setelah insiden pelanggaran wilayah udara oleh drone Rusia awal pekan ini.

Polling yang diterbitkan oleh surat kabar Super Express dan dilakukan lembaga riset Pollster mengungkapkan, 57 persen responden menyatakan tidak bersedia mendaftar atau berpartisipasi dalam upaya militer. Sementara itu, sebanyak 26 persen menyatakan siap menjadi relawan atau mendukung upaya perang, dan 17 persen memilih untuk tidak memberikan jawaban.

Survei dilakukan pada Rabu dan Kamis, 11–12 September 2025, dengan melibatkan 1.020 orang dewasa yang mewakili seluruh Polandia. Hasil ini menyoroti ketidakpastian publik mengenai kesiapan pertahanan sipil, di tengah perdebatan nasional tentang strategi keamanan setelah insiden drone Rusia.

Pada Rabu, 10 September 2025, Pemerintah Polandia mencatat pelanggaran wilayah udara oleh drone di tengah serangan udara antara Rusia dan Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyatakan bahwa drone-drone tersebut berasal dari Rusia, dengan pihak berwenang mencatat 19 pelanggaran wilayah udara. Beberapa drone berhasil ditembak jatuh oleh pasukan Polandia dan NATO, menandai upaya pertahanan pertama dari insiden semacam ini. Pemerintah Polandia menilai kejadian ini sebagai “tindakan agresi” yang memerlukan kewaspadaan tinggi.

Kementerian Pertahanan Rusia membantah adanya niat menyerang wilayah Polandia dan menyatakan bersedia berdialog dengan Warsawa terkait insiden tersebut. Meski demikian, kejadian ini memicu kekhawatiran publik tentang kemungkinan eskalasi konflik di perbatasan timur Eropa, terutama mengingat keterlibatan NATO dalam operasi pertahanan wilayah udara Polandia.

Hasil survei ini juga menimbulkan pertanyaan tentang kesiapan masyarakat sipil Polandia dalam menghadapi potensi ancaman militer. Para analis menilai rendahnya keinginan masyarakat untuk menjadi relawan atau mendukung militer dapat berdampak pada strategi pertahanan nasional jika konflik berskala lebih besar terjadi. Sebagian pakar keamanan menekankan pentingnya pendidikan dan kampanye kesadaran publik mengenai kesiapan darurat untuk memperkuat keamanan nasional.

Di sisi lain, pemerintah Polandia tengah meninjau kembali prosedur pertahanan dan protokol koordinasi dengan sekutu NATO, termasuk sistem penanggulangan serangan udara dan keamanan perbatasan. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan respons cepat terhadap pelanggaran wilayah udara dan mencegah eskalasi lebih lanjut.

Insiden drone Rusia pada 10 September 2025 dan hasil survei yang dipublikasikan 13 September 2025 ini menyoroti ketegangan yang terus meningkat di wilayah Eropa Timur, di mana keamanan sipil dan kesiapan militer menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat. []

Admin03