Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melantik dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian BUMN sebagai langkah strategis memperkuat konsolidasi internal dan menjamin kelangsungan transformasi BUMN.
Pelantikan tersebut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95/TPA Tahun 2025 tertanggal (23 Mei 2025).
Kedua pejabat yang dilantik adalah Dwi Ary Purnomo sebagai Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, serta Wahyu Kuncoro sebagai Deputi Bidang Penciptaan Nilai BUMN. “Kehadiran Pak Wahyu dan Pak Dwi akan memperkuat fungsi Kementerian BUMN. Transformasi BUMN selama lima tahun terakhir telah menunjukkan hasil yang positif. Kini, dengan hadirnya Danantara, kita memasuki era baru, era stabilitas dan pertumbuhan,” ujar Erick dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis.
Erick menjelaskan bahwa dalam era sekarang ini, peran Danantara akan semakin bersifat korporatif, sementara Kementerian BUMN fokus sebagai regulator, pengawas, dan pendukung sistem.
Ia menegaskan tidak akan ada tumpang tindih kewenangan karena peran masing-masing telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang BUMN No. 1 Tahun 2025.
Seluruh pihak di BUMN harus bersinergi mendukung visi Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Erick menekankan pentingnya transisi internal yang tengah berlangsung. Lebih lanjut, semua pejabat diberikan tugas dan tanggung jawab yang terdefinisi dengan baik oleh Menteri BUMN.
Penyesuaian struktur dan fungsi di tingkat deputi, staf ahli, dan staf khusus akan segera dilakukan untuk menyelaraskan arah organisasi yang baru. “Transisi ini harus kita tuntaskan dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari langkah awal dalam perjalanan baru BUMN,” imbuhnya.
Sebelum menjabat posisi barunya, Dwi Ary Purnomo menjabat sebagai Asisten Deputi Manajemen Risiko dan Kepatuhan pada periode 2021–2025.
Sementara itu, Wahyu Kuncoro sebelumnya menjabat Direktur Utama Perum Perhutani (2020–2025) serta pernah mengemban sejumlah posisi strategis di Kementerian BUMN, termasuk Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi (2016–2019) dan Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis (2015–2016). []
Redaksi10
