Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BEIJING – Isu dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penipuan daring, hingga penculikan yang dikaitkan dengan sejumlah kawasan di Kamboja kembali memicu ketegangan diplomatik. Pemerintah China secara terbuka menyampaikan keprihatinan serius terhadap maraknya praktik kejahatan siber yang disebut-sebut berpusat di negara tersebut, terutama setelah muncul laporan hilangnya sejumlah warga negara China.
Melalui jalur diplomatik, Beijing meminta Phnom Penh meningkatkan langkah konkret dalam memberantas jaringan industri ilegal yang beroperasi di balik kedok pusat penipuan daring. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Duta Besar China untuk Kamboja, Wang Wenbin, dalam pertemuan dengan jajaran pejabat tinggi pemerintah Kamboja.
Menurut Wang, keberadaan pusat-pusat penipuan daring yang melibatkan warga China berpotensi mengganggu hubungan strategis kedua negara. Ia menilai praktik kejahatan lintas negara itu tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mencederai kepercayaan dan kerja sama bilateral yang selama ini terjalin erat.
“Beijing menaruh perhatian besar terhadap sejumlah peristiwa yang melibatkan warga China yang diduga menghilang di wilayah Kamboja. Situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” demikian pernyataan Wang sebagaimana disampaikan melalui kanal resmi Kedutaan Besar China dan dikutip dari AFP, Sabtu (17/01/2026).
Ia menegaskan bahwa berbagai insiden tersebut bertentangan dengan semangat persahabatan dan komitmen kerja sama antara China dan Kamboja. Pemerintah China, lanjutnya, berharap Phnom Penh menunjukkan keseriusan dalam menindak jaringan kriminal yang menjadikan wilayah Kamboja sebagai basis operasi.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat, sedikitnya 100 ribu orang diduga terlibat atau dipaksa bekerja di pusat-pusat penipuan daring di Kamboja. Awalnya, sindikat ini banyak menyasar korban berbahasa Mandarin, namun belakangan memperluas target ke berbagai negara dan bahasa lain.
Dalam praktiknya, sebagian pelaku merupakan penipu profesional yang bergabung secara sukarela. Namun, tidak sedikit pula korban TPPO yang direkrut dengan janji pekerjaan palsu, lalu dipaksa menjalankan aksi penipuan di bawah ancaman kekerasan.
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperkirakan kejahatan penipuan daring telah menyebabkan kerugian hingga US$37 miliar atau sekitar Rp625 triliun di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sepanjang 2023.
Di sisi lain, Amnesty International menuding pemerintah Kamboja tidak cukup tegas dan terkesan membiarkan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan jaringan kejahatan siber. Meski demikian, pemerintah Kamboja membantah tudingan tersebut dan mengklaim telah mengambil langkah penegakan hukum, termasuk mendeportasi seorang pengusaha kelahiran China, Chen Zhi, yang dituduh mengendalikan sejumlah pusat penipuan daring.
Dalam beberapa bulan terakhir, China juga dilaporkan gencar memburu tokoh-tokoh utama industri penipuan daring di Asia Tenggara untuk diproses hukum di negaranya. []
Admin04
