Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON DC – Pemerintah Amerika Serikat melalui Departemen Luar Negeri akan mulai mengirimkan pemberitahuan resmi terkait rencana perumahan sejumlah pegawai sebagai bagian dari restrukturisasi internal. Informasi tersebut disampaikan oleh dua pejabat senior kepada CBS News, Jumat (11/07/2025). Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah besar pemerintahan Presiden Donald Trump yang bertujuan memangkas jumlah pegawai pemerintah federal.
Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa sekitar 15 persen dari total tenaga kerja Departemen Luar Negeri akan terdampak. Rencana ini mencakup pemutusan hubungan kerja, pengurangan staf melalui skema pengunduran diri sukarela, serta program pembelian aset yang dikaitkan dengan efisiensi kelembagaan.
“Departemen tersebut juga akan menutup atau menggabungkan sejumlah kantor yang berbasis di AS dan menata ulang bagan organisasinya segera setelahnya. Setelah pemberitahuan pengurangan masa kerja dikeluarkan, kami akan memasuki masa transisi beberapa minggu untuk menerapkan struktur organisasi baru secara bertahap,” kata seorang pejabat.
“Jumlah total PHK yang diperkirakan dalam beberapa hari mendatang akan cukup mendekati sekitar 1.800 yang tercantum dalam rencana yang diajukan ke Kongres awal tahun ini,” tambahnya.
Draf pemberitahuan yang diperoleh CBS News menyebutkan bahwa tujuan utama dari langkah ini adalah “merampingkan operasi domestik agar fokus pada prioritas diplomatik”. Pejabat yang sama juga menjelaskan bahwa rencana pengurangan ini disusun dengan mempertimbangkan agar tidak memengaruhi fungsi inti diplomasi Amerika.
Langkah tersebut mencakup penggabungan sejumlah fungsi pendukung seperti keuangan dan sumber daya manusia, serta pengalihan sebagian besar fokus kerja ke kedutaan besar dan kantor luar negeri yang bertanggung jawab menangani kawasan tertentu.
Sebagai salah satu contoh, Departemen Luar Negeri diketahui memiliki beberapa kantor yang menangani sanksi. Kini, struktur itu akan dipangkas menjadi satu unit.
“Sekarang, tidak ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang bekerja di salah satu kantor sanksi tersebut tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau bukan anggota keluarga Departemen Luar Negeri yang berharga,” katanya.
“Tetapi pada akhirnya, kita harus melakukan apa yang benar untuk misi dan apa yang benar untuk rakyat Amerika, dan itu berarti memiliki satu kantor sanksi gabungan,” tambah pejabat tersebut.
Kebijakan ini diumumkan hanya beberapa hari setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memberikan persetujuan terhadap rencana besar restrukturisasi birokrasi yang diusulkan Presiden Trump. Putusan ini sekaligus membatalkan perintah pengadilan tingkat rendah yang sebelumnya menghentikan rencana PHK di sejumlah lembaga pemerintah federal.
Langkah penghematan di Departemen Luar Negeri menuai kritik dari sejumlah anggota parlemen, khususnya dari Partai Demokrat, yang menilai kebijakan ini dapat melemahkan kapasitas diplomatik negara. Sejumlah pegawai juga menyuarakan keberatannya, baik yang terdampak PHK maupun yang dialihkan ke divisi baru.
“Jadi mengapa Anda menghukum mereka karena sebelumnya pernah memegang pekerjaan yang tidak lagi mereka tekuni? Itu sama sekali tidak masuk akal,” ujar seorang pegawai yang menolak disebutkan namanya.[]
Admin05
