NUNUKAN – Perekonomian Kabupaten Nunukan menunjukkan performa yang dinamis di awal tahun 2025. Berdasarkan rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Nunukan pada Selasa, (17/06/2025), sejumlah indikator kunci menggambarkan kekuatan sekaligus tantangan yang dihadapi daerah perbatasan ini.
Dalam pemaparan yang disampaikan langsung oleh Kepala BPS Nunukan, Iskandar Ahmaddien, bersama Ketua Tim Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis), Andi Dalfiah, terungkap bahwa ekonomi Nunukan tumbuh sebesar 3,55% secara tahunan (year-on-year/Y-on-Y) pada Triwulan I 2025. Capaian ini lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, mencerminkan daya tahan struktur ekonomi daerah.
Namun, secara kuartalan (quarter-to-quarter/Q-to-Q), BPS mencatat adanya kontraksi sebesar -3,27% dibandingkan Triwulan IV 2024. Pola ini, menurut BPS, mencerminkan adanya pengaruh musiman yang memerlukan perhatian serius dari pemangku kebijakan daerah. “Pertumbuhan tahunan ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Nunukan tetap tangguh di tengah tekanan eksternal, namun kontraksi triwulanan menandakan perlunya kewaspadaan terhadap fluktuasi musiman, terutama pada sektor-sektor utama,” ujar Iskandar.
Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nunukan pada Triwulan I 2025 tercatat sebesar Rp10,34 triliun atas dasar harga berlaku (ADHB), dan Rp4,66 triliun atas dasar harga konstan (ADHK). Dengan kontribusi sebesar 27,07% terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Utara, peran strategis Nunukan sebagai penggerak ekonomi regional kembali ditegaskan.
Kontraksi ekonomi yang tercatat ini dipandang sebagai momentum bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk memperkuat sektor-sektor produktif yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian, seperti pertanian, perikanan, serta perdagangan lintas batas. “Meski secara tahunan positif, kita harus mengantisipasi kontraksi jangka pendek yang berulang setiap awal tahun. Ini bisa memengaruhi perencanaan fiskal dan penganggaran daerah,” jelas Andi Dalfiah.
Untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan, BPS mengajukan empat langkah strategis yang dapat diadopsi pemerintah daerah:
-
Penguatan Hilirisasi di sektor pertanian dan perikanan guna meningkatkan nilai tambah produksi lokal.
-
Digitalisasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta optimalisasi perdagangan perbatasan melalui pemanfaatan platform daring.
-
Percepatan Pembangunan Infrastruktur, khususnya infrastruktur logistik dan transportasi di wilayah terpencil dan pesisir.
-
Pemanfaatan Data Terpadu untuk perencanaan pembangunan berbasis kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy). “Dengan langkah-langkah konkret ini, kami harap pemerintah daerah dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi Nunukan dan menjadikannya lebih inklusif serta berkelanjutan,” tutup Iskandar.