Empat Tewas di Laut Karibia, AS Main Hakim Sendiri

WASHINGTON – Aksi militer Amerika Serikat kembali menuai sorotan setelah serangan di lepas pantai Venezuela menewaskan empat orang yang disebut sebagai “teroris narkotika”. Klaim tersebut datang langsung dari Menteri Pertahanan AS, Pete Hegseth, yang menyebut operasi itu sebagai langkah melindungi rakyat Amerika dari “racun” narkotika. Namun, banyak pihak menilai langkah itu justru memperlihatkan arogansi kekuasaan Washington di perairan internasional.

Dalam unggahan di platform X, Sabtu (04/10/2025), Hegseth menyatakan bahwa kapal target “mengangkut narkotika dalam jumlah besar – menuju Amerika untuk meracuni rakyat kami.” Ia juga menegaskan bahwa serangan tersebut akan terus berlanjut “hingga serangan terhadap rakyat Amerika berakhir.” Namun, Hegseth tidak menjelaskan secara rinci siapa empat orang yang tewas dalam serangan itu maupun bukti kuat yang menunjukkan mereka bagian dari kelompok teroris.

Kritik pun muncul dari sejumlah pengamat internasional yang menilai tindakan tersebut menunjukkan kecenderungan AS bertindak sepihak tanpa mekanisme hukum yang jelas. Serangan itu menimbulkan pertanyaan besar: apakah AS masih menjunjung hukum internasional, atau justru bertindak sebagai polisi dunia yang menembak dulu, baru mencari alasan kemudian.

Presiden Donald Trump, pada Kamis (02/10/2025) waktu setempat, telah lebih dulu menyatakan AS berada dalam “konflik bersenjata” dengan kartel narkoba. Ia bahkan mengerahkan kapal militer ke Laut Karibia untuk mengejar penyelundup narkoba, sembari menetapkan kartel-kartel itu sebagai organisasi teroris bersenjata. “Presiden menetapkan kartel-kartel ini sebagai kelompok bersenjata non-negara, menetapkan mereka sebagai organisasi teroris, dan menetapkan bahwa tindakan mereka merupakan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat,” tulis Pentagon dalam pernyataannya.

Langkah tersebut dianggap sebagai pembenaran hukum bagi operasi militer AS di luar batas teritorialnya. Dalam surat pemberitahuan ke Kongres, pemerintahan Trump menggunakan dalih “pertahanan diri” untuk melegitimasi tiga serangan di perairan internasional yang telah menewaskan sedikitnya 14 orang. Namun, sejumlah ahli hukum internasional meragukan keabsahan argumentasi tersebut, menyebutnya sebagai “tindakan sepihak yang bisa memicu ketegangan baru.”

Juru bicara Gedung Putih, Anna Kelly, membela tindakan itu dengan mengatakan, “Seperti yang telah kami katakan berkali-kali, presiden bertindak sesuai dengan hukum konflik bersenjata untuk melindungi negara kita dari mereka yang mencoba membawa racun mematikan ke pantai kita.” Ia bahkan menegaskan, “Dia menepati janjinya untuk memberantas kartel dan menghilangkan ancaman keamanan nasional ini dengan membunuh lebih banyak warga Amerika.” Pernyataan terakhir ini memicu kejanggalan: apakah “membunuh lebih banyak warga Amerika” merupakan kesalahan ucap, atau justru menunjukkan kebingungan dalam narasi militer Washington sendiri?

Serangan di lepas pantai Venezuela menjadi cermin dari cara AS memandang dunia sebagai wilayah yang bisa disentuh kapan pun atas nama “keamanan nasional”. Namun, tanpa transparansi dan bukti yang jelas, tindakan semacam ini hanya mempertegas pandangan banyak pihak bahwa perang melawan narkotika telah berubah menjadi perang melawan kedaulatan negara lain. []

Admin03