Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BONTANG – Sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang telah terpasang di Kota Bontang selama lebih dari enam bulan, hingga kini belum juga difungsikan. Padahal, proyek ini menelan anggaran hingga Rp3 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang.
Tiga kamera ETLE yang terpasang di titik-titik strategis seakan hanya menjadi penghias jalan. Belum ada pelanggar lalu lintas yang ditindak melalui sistem ini, sehingga efektivitas kehadiran ETLE pun mulai dipertanyakan oleh masyarakat.
Kasat Lantas Polres Bontang, AKP Purwo, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa sistem ETLE tersebut memang belum bisa digunakan secara aktif. Penyebab utamanya adalah sistem ini belum terintegrasi dengan jaringan nasional milik Mabes Polri.
“Terkait dengan ETLE, belum terkonek dengan ETLE nasional sehingga belum dapat digunakan,” jelas AKP Purwo, sebagaimana dilansir dari bekesah, Sabtu (19/04/2025).
Menurutnya, pihak kepolisian setempat telah menjalin komunikasi dengan Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Kalimantan Timur guna mendapatkan fasilitasi penghubung ke Korlantas Polri agar proses integrasi dapat segera terealisasi.
Sementara itu, warga yang melintas di titik-titik lokasi ETLE mengeluhkan lampu kilat (blits) dari kamera yang kerap menyala, meskipun sistem belum beroperasi. Menanggapi hal tersebut, AKP Purwo menjelaskan bahwa kamera tersebut memang dirancang untuk menggunakan lampu blits di siang hari dan infra merah di malam hari.
“Kalau masih ada blits di malam hari, akan kami evaluasi dan rubah kembali,” tambahnya.
Sebagai informasi, kamera ETLE di Kota Bontang terpasang di tiga lokasi utama, yaitu di depan Kantor Disporapar-Ekraf di Jalan Jenderal Soedirman, di depan Ramayana, serta di Jalan Bhayangkara, tepatnya dekat Pos Polisi Simpang Tiga Bontang, Gunung Elai.
Dengan anggaran yang besar dan urgensi peningkatan kedisiplinan berlalu lintas, warga berharap agar sistem ETLE segera difungsikan sesuai tujuannya, bukan hanya menjadi proyek mangkrak yang menghabiskan anggaran daerah tanpa hasil nyata. []
Redaksi03
