Era Digital Mengubah Layanan Pos, Pekerja Diminta Terus Beradaptasi

Pemprov Kalsel mendorong pekerja Pos Indonesia memperkuat kompetensi dan kemampuan beradaptasi agar mampu menghadapi perubahan teknologi serta persaingan layanan logistik yang semakin dinamis.

BANJARBARU – Percepatan transformasi digital di sektor layanan pos dan logistik menuntut pekerja Pos Indonesia meningkatkan kompetensi serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) menilai penguatan kapasitas pekerja perlu berjalan beriringan dengan konsolidasi organisasi Serikat Pekerja Pos Indonesia (SPPI).

Dorongan tersebut disampaikan Gubernur Kalsel Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalsel Adi Santoso saat menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) SPPI IX Kalimantan ke-VII di Banjarbaru, Rabu, (23/09/2026).

Adi menilai perubahan teknologi telah mengubah pola pelayanan, komunikasi, transaksi, hingga perilaku masyarakat. Perubahan tersebut turut memengaruhi sektor pos dan logistik yang kini dituntut memberikan layanan lebih cepat, mudah, aman, transparan, serta dapat diakses kapan saja.

“Karena itu, pekerja Pos Indonesia juga harus siap berubah. Jangan sampai teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita beradaptasi,” tegasnya.

Menurut Adi, perkembangan teknologi juga membuat persaingan pada sektor layanan logistik dan pengiriman semakin terbuka. Kehadiran berbagai perusahaan dan platform berbasis teknologi menuntut pekerja Pos Indonesia terus memperbarui kemampuan agar dapat mengikuti kebutuhan masyarakat dan perubahan pola kerja.

Ia mendorong pekerja untuk memahami perkembangan teknologi, terbuka terhadap inovasi, serta meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara profesional. Namun, proses modernisasi tersebut dinilai tetap harus memperhatikan posisi pekerja sebagai bagian penting dalam transformasi.

“Transformasi digital harus menyentuh dua hal sekaligus, yaitu pembenahan sistem dan teknologi, serta peningkatan kualitas dan kesejahteraan pekerja. Di sinilah peran serikat pekerja diperlukan,” pungkasnya.

Sebagaimana diberitakan Mc Kalsel, Rabu, (23/09/2026), Adi menyampaikan pandangan tersebut dalam rangkaian Muswil DPW SPPI IX Kalimantan ke-VII. Forum tersebut tidak hanya diarahkan sebagai ruang konsolidasi dan evaluasi organisasi, tetapi juga untuk merumuskan strategi menghadapi perubahan dunia kerja.

“Muswil ini merupakan bagian penting dalam kehidupan organisasi. Selain sebagai forum konsolidasi dan evaluasi, Muswil juga menjadi tempat menyusun langkah dan strategi organisasi dalam menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya di Banjarbaru, Rabu (23/09/2026).

Ia berharap forum tersebut menghasilkan rumusan program yang mampu menjawab kebutuhan anggota sekaligus memperkuat kepengurusan organisasi. Peningkatan kapasitas kader dan pengurus dinilai penting agar SPPI dapat lebih responsif terhadap perubahan dunia kerja.

“Saya berharap Muswil ini dapat menghasilkan rumusan yang konstruktif, kepengurusan yang solid, serta program kerja yang mampu menjawab kebutuhan anggota dan perkembangan dunia kerja,” katanya.

Penguatan organisasi pekerja juga diharapkan dapat mendukung terbentuknya hubungan industrial yang konstruktif antara pekerja, manajemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan Pos Indonesia dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pekerja di tengah perubahan teknologi. []

Redaksi 03