Fairid: Konsistensi Kunci Pertahankan WTP

PALANGKA RAYA – Pemerintah Kota Palangka Raya kembali membuktikan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Untuk tahun 2024, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) kembali menganugerahkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkot Palangka Raya. Ini adalah kali kesembilan berturut-turut Pemkot meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkup pemerintah kota. Ia menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja bersama dan kolaborasi seluruh pihak, dari proses awal pemeriksaan hingga penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Kalimantan Tengah. “Alhamdulillah, untuk yang kesembilan kali berturut-turut, Kota Palangka Raya berhasil meraih opini WTP. Ini adalah bukti kerja keras seluruh perangkat daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pertanggungjawaban keuangan,” ujar Fairid, Senin (23/06/2025).

Kepala Perwakilan BPK Kalteng, Dodik Achmad Akbar, dalam penjelasannya menyebutkan bahwa sejauh ini, Pemkot Palangka Raya telah menindaklanjuti sekitar 88 persen rekomendasi BPK. Sisa rekomendasi yang ada ditargetkan tuntas dalam kurun waktu 60 hari ke depan.

Fairid menggarisbawahi bahwa keberhasilan mempertahankan opini WTP bukan hanya soal laporan keuangan, tetapi mencerminkan jalannya pemerintahan yang profesional dan berintegritas. Menurutnya, penerapan prinsip smart governance yang berlandaskan pada reformasi birokrasi menjadi faktor utama yang mendasari capaian ini. “Kalau sistem pemerintahannya dijalankan secara smart, mulai dari penganggaran, pelaksanaan program, sampai pelaporan, hasilnya pun akan optimal,” tegas Fairid.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Peningkatan skor dalam berbagai indikator seperti LKPD, LAKIP, SAKIP, hingga Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), menurutnya, menjadi cerminan kemajuan yang signifikan dalam penguatan akuntabilitas pemerintahan. “Jika seluruh indikator terus meningkat, itu artinya proses reformasi birokrasi yang kita jalankan berada di jalur yang tepat. Konsistensi menjadi kunci utama,” tutup Fairid. []

Admin 02