WASHINGTON – FBI melakukan penggeledahan di rumah seorang jurnalis Washington Post, Hannah Natanson, yang menulis laporan mengenai pemangkasan pekerjaan federal di Amerika Serikat (AS). Langkah ini memicu perhatian luas soal kebebasan pers dan batasan pengungkapan informasi rahasia pemerintah.
Jaksa Agung Pam Bondi menegaskan, penggeledahan ini bagian dari penyelidikan atas dugaan kebocoran informasi dari Departemen Pertahanan atau Pentagon. “Jurnalis itu diduga memperoleh dan melaporkan dokumen rahasia yang bocor secara ilegal dari kontraktor Pentagon,” ujar Bondi, Kamis (15/01/2025), dilansir AFP. Surat perintah penggeledahan dikeluarkan atas permintaan Departemen Pertahanan.
Washington Post melaporkan, selain laptop kerja dan pribadi, agen federal juga menyita telepon dan jam tangan Natanson dari rumahnya di Virginia. Natanson diberitahu bahwa dirinya bukan target utama penyelidikan.
Fokus penyelidikan ternyata adalah Aurelio Perez-Lugones, seorang administrator sistem dengan izin keamanan tinggi, yang dituduh membawa pulang dokumen intelijen dari kantornya di Pentagon. Perez-Lugones, mantan anggota Angkatan Laut AS, ditangkap pekan lalu di Maryland. Bondi menegaskan melalui media sosial, “Pembocor informasi ini kini berada di balik jeruji besi. Pemerintah Trump tidak akan mentolerir kebocoran dokumen rahasia yang membahayakan keamanan nasional.”
Natanson sebelumnya menulis tentang pengalaman pekerja pemerintah terkait pemotongan anggaran dan kebijakan radikal masa jabatan kedua Trump. Dalam laporannya, ia juga memposting nomor kontaknya di forum daring, sehingga pekerja pemerintah dapat berbagi cerita secara anonim.
Penyelidikan ini memunculkan kritik dari berbagai kalangan pers. Tahun lalu, Departemen Pertahanan membatasi akses media di Pentagon, memaksa beberapa kantor pers untuk ditutup, dan mengurangi jumlah pengarahan. Media besar seperti The New York Times, AP, AFP, dan Fox News menolak menandatangani peraturan baru tersebut, yang berujung pada pencabutan kredensial pers mereka.
Insiden ini menjadi sorotan internasional, menimbulkan perdebatan panas soal batas kebebasan pers versus keamanan nasional. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan