Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BERAU – Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana kembali digiatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau. Pada Kamis (04/09/2025), instansi ini menggelar Forum Group Discussion (FGD) II penyusunan dokumen rencana kontingensi di Kantor BPBD Berau, Jalan H Isa I, Tanjung Redeb.
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Berau untuk menyiapkan sistem tanggap darurat yang lebih terstruktur, adaptif, serta melibatkan koordinasi lintas sektor.
Mewakili Bupati Berau, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, Widjil Rahadi, menuturkan bahwa penyusunan dokumen rencana kontingensi berangkat dari pemetaan risiko bencana yang beragam. Risiko tersebut mencakup banjir, kebakaran hutan, krisis kesehatan masyarakat, gangguan teknologi, hingga ancaman terhadap keamanan wilayah.
“Rencana kontingensi memungkinkan kita merancang skenario mitigasi yang terukur, menetapkan rantai komando yang jelas, dan membangun sistem komunikasi darurat yang efektif. Tujuannya adalah agar seluruh pihak dapat bergerak cepat, tepat, dan terkoordinasi saat situasi darurat terjadi,” ujarnya.
Widjil menambahkan, dokumen ini tidak sebatas mengatur langkah saat krisis berlangsung, tetapi juga menitikberatkan pada tahap pemulihan pascabencana. Dengan begitu, aktivitas masyarakat maupun pelayanan pemerintahan dapat kembali berjalan normal secara bertahap.
Menurutnya, keberhasilan rencana ini tak hanya ditentukan oleh perumusan strategi di atas kertas. Uji coba dan simulasi bencana menjadi bagian penting agar kelemahan dapat terdeteksi sejak dini, lalu diperbaiki sebelum menghadapi situasi nyata. “Rencana kontingensi harus bersifat dinamis. Ancaman bencana selalu berkembang, maka strategi kita juga harus relevan dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tegasnya.
FGD II kali ini melibatkan beragam unsur, mulai dari TNI, Polri, instansi pemerintahan, akademisi, organisasi masyarakat, hingga relawan kebencanaan. Kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan melahirkan dokumen yang tidak hanya formal, tetapi juga realistis dan aplikatif sesuai kondisi daerah.
Widjil menekankan, dokumen rencana kontingensi harus dipahami sebagai pedoman tertulis yang dapat diimplementasikan langsung ketika darurat terjadi. “Ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi merupakan peta jalan yang konkret untuk memastikan seluruh elemen masyarakat Berau tangguh dan siap menghadapi bencana dalam situasi apa pun,” pungkasnya.
Melalui forum ini, pemerintah daerah berharap semua pihak semakin memiliki kesadaran kolektif bahwa bencana tidak bisa diprediksi, namun dampaknya bisa diminimalisasi. Sinergi antarinstansi dan masyarakat menjadi kunci agar Kabupaten Berau siap menghadapi segala kemungkinan, tanpa mengganggu jalannya aktivitas publik maupun roda pemerintahan. []
Admin03
