Filipina Terapkan Kerja 4 Hari Akibat Krisis BBM

MANILA – Pemerintah Filipina mengambil langkah drastis dengan mengubah sistem kerja pegawai negeri menjadi empat hari dalam seminggu. Kebijakan ini diumumkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. dan mulai berlaku pada Senin 9 Maret 2026 sebagai respons terhadap ancaman kenaikan harga bahan bakar yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi darurat pemerintah untuk meringankan tekanan ekonomi pada masyarakat akibat terganggunya pasokan energi global. Presiden Marcos menegaskan, Filipina tidak dapat mengendalikan perang di luar negeri, namun bisa mengatur upaya perlindungan terhadap rakyatnya. “Perang ini bukan pilihan kita, tetapi kita harus menentukan bagaimana melindungi warga Filipina,” katanya, dikutip AFP Sabtu (07/03/2026).

Kenaikan harga BBM diperkirakan signifikan. Menurut prediksi pemerintah, bensin bisa melonjak sebesar 7,48 peso per liter, solar naik 17,28 peso per liter, dan minyak tanah mengalami lonjakan tertinggi hingga 32,35 peso per liter. Selat Hormuz yang menjadi jalur strategis energi dunia disebut sebagai titik kritis yang memengaruhi pasokan bahan bakar lokal.

Filipina masih sangat bergantung pada impor minyak mentah dari Timur Tengah, baik untuk transportasi maupun pembangkit listrik. Dampak dari konflik ini juga dirasakan oleh lebih dari dua juta pekerja migran Filipina di wilayah konflik, yang menjadi salah satu sumber devisa penting bagi perekonomian negara.

Dalam upaya penghematan energi, Presiden Marcos memerintahkan semua kantor pemerintah menurunkan konsumsi listrik dan BBM hingga 10-20 persen. Kegiatan studi banding dihentikan sementara, dan pertemuan kerja dianjurkan dilakukan secara daring. Selain itu, pemerintah mengusulkan perubahan regulasi untuk meningkatkan penggunaan bioetanol, serta subsidi bahan bakar dan bantuan tunai untuk sektor yang terdampak.

Sistem kerja empat hari ini bersifat sementara, namun belum ditentukan kapan akan kembali normal. Sektor vital seperti kepolisian, pemadam kebakaran, dan petugas layanan darurat tetap menjalankan jam kerja penuh. Marcos menambahkan bahwa Kongres sedang didorong untuk memberikan wewenang menurunkan pajak cukai atas minyak bumi jika harga melampaui 80 dollar AS per barel.

Kebijakan ini mencerminkan strategi pemerintah untuk menyeimbangkan keamanan energi, stabilitas ekonomi, dan perlindungan sosial di tengah ketidakpastian global. []

Redaksi4