Fiskal Ketat 2026, Bulungan Cari Alternatif Pendapatan Daerah

BULUNGAN – Pemerintah pusat memastikan alokasi dana transfer ke daerah pada tahun 2026 akan mengalami penurunan signifikan. Dari catatan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2026, anggaran yang dikucurkan hanya sebesar Rp 650 triliun. Jumlah ini lebih rendah hampir 29,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 919,9 triliun.

Kondisi tersebut tentu menjadi tantangan bagi setiap pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Bulungan di Kalimantan Utara. Penurunan ini diperkirakan akan berpengaruh terhadap kapasitas belanja daerah, sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah strategis.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bulungan, Muhammad, menegaskan bahwa kebijakan pengurangan dana transfer ini harus disikapi dengan hati-hati. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh terganggu. “Kami berharap penurunan ini tidak berdampak terlalu besar pada operasional pemerintahan dan pelayanan publik,” ujarnya, Selasa (09/09/2025).

Muhammad menjelaskan, Pemkab Bulungan akan memusatkan anggaran pada sektor-sektor esensial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. “Fokus utama kita adalah pada pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan dan pelayanan umum,” tegasnya.

Dalam pandangannya, tahun 2026 akan menjadi momentum penting untuk meningkatkan disiplin fiskal di daerah. Pemkab dituntut agar lebih selektif dalam menentukan program yang benar-benar prioritas, sekaligus memastikan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran.

“Penurunan dana transfer ini harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih disiplin dalam penggunaan anggaran,” ungkapnya.

Selain memperketat pengelolaan, Pemkab Bulungan juga diarahkan untuk mencari alternatif sumber penerimaan lain. Upaya menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) menjadi salah satu strategi agar ketergantungan terhadap dana pusat bisa dikurangi. Muhammad menekankan pentingnya inovasi dalam optimalisasi penerimaan agar program-program pembangunan tetap berjalan.

Dengan kondisi fiskal yang lebih ketat, Pemkab Bulungan kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keterbatasan anggaran. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengantisipasi dampak penurunan dana transfer tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat luas. []

Admin03