Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUSA TENGGARA BARAT – Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berpotensi batal menjadi tuan rumah Festival Olahraga Masyarakat Nasional (Fornas) VIII yang dijadwalkan pada 2025. Hal ini dipicu oleh perbedaan pendapat antara Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Korminas) sebagai penyelenggara dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebagai tuan rumah.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi menjelaskan bahwa Korminas menginginkan agar seluruh rangkaian Fornas VIII disentralisasi di Mandalika, Lombok Tengah. Sementara itu, Pemprov NTB mengusulkan agar kegiatan tersebut dilaksanakan secara merata di 10 kabupaten/kota di NTB, terutama di Pulau Lombok. Hal ini bertujuan untuk mengurangi biaya serta mempromosikan potensi pariwisata daerah.
“Kami siap menjadi tuan rumah apabila ada kesepakatan konsep yang sama dengan Korminas. Namun, konsep yang ditawarkan oleh Korminas saat ini berbeda dengan yang awalnya disepakati, sehingga perlu adanya pembahasan lebih lanjut,” ujar Gita Ariadi.
Menurut Gita, penyebaran kegiatan olahraga ke berbagai daerah, seperti sekitar Gunung Rinjani, Gili Trawangan, Sekotong, hingga Kota Mataram, akan memberikan dampak positif dalam promosi pariwisata NTB. Namun, Korminas berencana menyentralisasi seluruh kegiatan di Mandalika, yang dianggap dapat menambah beban, terutama karena terbatasnya fasilitas penginapan di kawasan tersebut.
“Dengan menyebar, kami bisa mempromosikan destinasi wisata yang ada, seperti olahraga di Gunung Rinjani atau di bawah laut Gili Trawangan. Namun, apabila semua disentralisasi di Mandalika, masalah keterbatasan hotel dan fasilitas lain akan muncul,” jelasnya.
Gita juga menyebutkan bahwa meskipun NTB sudah menyatakan kesiapan untuk menjadi tuan rumah, komunikasi dan koordinasi dengan Korminas dinilai belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh pergantian pengurus Korminas pusat yang baru dilantik, sehingga konsolidasi organisasi dan program belum sepenuhnya terselesaikan.
“Jika mereka (Korminas) masih sibuk dengan konsolidasi internal, sementara kami sudah fokus pada persiapan teknis, mungkin lebih baik kami meminta penundaan atau mundur dari menjadi tuan rumah,” ujar Gita.
Selain itu, Korminas juga belum memberikan informasi yang jelas mengenai jumlah peserta, daerah yang terlibat, serta induk organisasi yang akan berpartisipasi dalam acara tersebut. Hingga saat ini, NTB merasa belum ada pembahasan mendalam mengenai rincian acara, meskipun Fornas VIII dijadwalkan akan berlangsung pada Juli 2025.
Gita menegaskan pentingnya ketegasan dari Korminas untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya agar persiapan acara bisa berjalan dengan lancar. “Kami belum tahu berapa banyak peserta yang akan ikut, siapa saja daerah yang berpartisipasi, dan organisasi mana yang terlibat. Ini adalah acara mereka, sementara kami hanya sebagai tuan rumah. Jadi, kita butuh kejelasan lebih lanjut,” pungkas Gita.
Dengan waktu yang semakin mendekat, Pemprov NTB berharap Korminas segera menyelesaikan perbedaan pendapat ini agar NTB tetap dapat menyukseskan Fornas VIII sesuai rencana. []
Redaksi03
