Fraksi Golkar Tekankan Transparansi PAD dan Efektivitas Anggaran

BALIKPAPAN – Harapan masyarakat Balikpapan terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik mendapat perhatian serius dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan di Gedung Parkir Klandasan, Senin (07/07/2025).

Agenda utama dalam forum ini adalah penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), melalui juru bicara Muliati, menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyampaikan bahwa evaluasi terhadap prosedur administrasi, pengawasan, dan peningkatan kapasitas petugas telah dijalankan secara menyeluruh.

“Langkah-langkah tersebut telah mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendapatan daerah,” ujarnya dalam forum yang juga dihadiri oleh para pemangku kepentingan pembangunan kota.

Pandangan Fraksi Golkar tidak hanya mencerminkan perhatian terhadap mekanisme birokrasi, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap kualitas layanan yang diterima warga. Kolaborasi antar lembaga dan sinergi lintas sektor dianggap penting untuk memastikan program-program pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Fraksi Golkar menilai bahwa optimalisasi belanja daerah perlu dilakukan secara strategis dan berkelanjutan. Percepatan realisasi program dan penyerapan anggaran yang merata setiap bulan menjadi kunci agar manfaat pembangunan tidak hanya berhenti pada laporan, melainkan dapat dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

“Upaya ini penting agar program pembangunan dan pelayanan publik berjalan efektif, memberi manfaat berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan masyarakat,” ucap Muliati menutup penyampaiannya.

Ia juga menyampaikan optimisme fraksi terhadap keberlanjutan sinergi antara eksekutif dan legislatif demi mewujudkan cita-cita besar menjadikan Balikpapan sebagai kota berkelas dunia yang religius dalam semangat Madinatul Iman.

Masyarakat Balikpapan, terutama yang bergantung pada layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, berharap pandangan fraksi seperti ini benar-benar menjadi dasar kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata warga. Ke depan, realisasi dari pernyataan politik tersebut akan menjadi tolok ukur apakah aspirasi rakyat benar-benar dijadikan prioritas.[]

Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah