Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Fraksi Gabungan Partai Kebangkitan Bangsa-Hanura-Demokrat (PKB-Hanura-Demokrat) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan memberikan catatan kritis terhadap pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, meski mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Kalimantan Timur. Pandangan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III di Gedung Parkir Klandasan, Senin (07/07/2025).
Muhammad Hamit selaku juru bicara fraksi menekankan, “Kewajaran laporan keuangan tidak cukup hanya berdasarkan standar akuntansi dan kepatuhan hukum, tetapi juga harus mencerminkan solusi dan manfaat nyata bagi masyarakat.” Pernyataan ini menggarisbawahi kebutuhan agar APBD tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar dirasakan dampaknya oleh warga.
Fraksi menyoroti lima aspek krusial. Pertama, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum maksimal, terutama dalam pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan bagi hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Kedua, efisiensi belanja daerah yang tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.
Isu strategis lain yang diangkat adalah pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). “Pengelolaan SiLPA harus diarahkan pada investasi produktif dan percepatan proyek tertunda, bukan hanya untuk menutupi defisit rutin,” tegas Hamit. Fraksi juga mendorong optimalisasi aset daerah agar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan.
Meski secara umum mendukung langkah pemerintah kota, fraksi mengingatkan pentingnya proyeksi anggaran yang lebih akurat. “Kami berharap agar rancangan peraturan daerah yang disusun benar-benar memberikan dampak positif dan besar bagi pembangunan kota dan kesejahteraan rakyatnya,” pungkas Hamit.
Catatan fraksi ini menjadi masukan berharga bagi eksekutif untuk meningkatkan kualitas penyerapan anggaran tahun depan. Di satu sisi, capaian WTP patut diapresiasi, namun di sisi lain, efektivitas penggunaan anggaran untuk menyelesaikan masalah riil masyarakat masih perlu ditingkatkan.
Pertemuan ini mencerminkan fungsi pengawasan DPRD yang tidak hanya fokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada substansi pembangunan. Dengan sinergi yang baik antara legislatif dan eksekutif, diharapkan APBD Balikpapan ke depan tidak hanya “wajar” secara administratif, tetapi juga “bermanfaat” secara nyata bagi masyarakat.[]
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah
