Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
BALIKPAPAN – Dalam Rapat Paripurna ke-17 Masa Sidang III DPRD Kota Balikpapan yang digelar di Gedung Parkir Klandasan, Senin (07/07/2025), Fraksi Gabungan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan catatan kritis terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Melalui juru bicaranya Japar Sidik, fraksi ini mengungkapkan keprihatinan atas belum optimalnya penyerapan anggaran di sektor-sektor strategis.
“Di antara rekomendasi yang menjadi perhatian adalah pengelolaan aset dan kewajiban daerah, pembayaran kontrak yang melebihi ketentuan, serta penerapan honorarium yang harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020,” tegas Japar Sidik. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Data yang diungkapkan fraksi menunjukkan masalah serius dalam penyerapan anggaran. Sektor pendidikan hanya menyerap 87,2 persen dengan sisa dana Rp133 miliar, sementara kesehatan lebih memprihatinkan lagi dengan realisasi 73,7 persen dan sisa anggaran Rp181 miliar. “Kedua sektor tersebut secara total menyumbang sisa anggaran lebih dari Rp314 miliar,” jelas Japar Sidik, menegaskan bahwa ini merupakan potensi pemborosan anggaran yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Masalah serupa terjadi pada belanja bantuan sosial yang hanya terserap 65,76 persen dari total alokasi Rp6,37 miliar. Fraksi menduga sistem pengajuan berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) mungkin menjadi salah satu penyebab rendahnya penyerapan ini. “Mereka menilai perlu dilakukan evaluasi mendalam, terutama bila hambatan yang muncul disebabkan oleh sistem pengajuan berbasis aplikasi SIPD,” tambah Japar Sidik.
Di sektor belanja modal, meski realisasi mencapai Rp1,44 triliun (87,42 persen), masih terdapat sisa anggaran lebih dari Rp207,5 miliar yang tidak terserap. Kondisi ini berkontribusi pada besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun 2024 yang mencapai Rp614,74 miliar, dengan Rp95,04 miliar diantaranya berasal dari pekerjaan yang belum selesai.
Fraksi PKS-PPP mendesak adanya perbaikan sistem pengawasan proyek untuk mencegah keterlambatan yang berulang setiap tahun. “Mereka mendorong agar proses pemilihan penyedia serta pelaksanaan proyek dilakukan lebih cermat agar tidak lagi menimbulkan beban pembayaran di tahun anggaran berikutnya,” tegas Japar Sidik.
Catatan kritis ini disampaikan sebagai bentuk pengawasan konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah. Fraksi berharap temuan-temuan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD di masa mendatang, sehingga anggaran daerah benar-benar dapat memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat Balikpapan.[]
Penulis: Desy Alfy Fauzia | Penyunting: Rasidah
