Fuad: Kampus Harus Fokus Tugas Utama

SAMARINDA – Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) akan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dalam Pasal yang ada pada draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Minerba, melalui Pasal 51 ayat (1) 51A ayat (1), dan 75 ayat (2), berbunyi subjek penerima Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diperluas sehingga dapat diberikan kepada organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan dan perguruan Tinggi melalui badan usaha yang dimiliki.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Fuad Fakhruddi mengatakan, sebaiknya fokus pada Tri Dharma Perguruan Tinggi tidak terlibat dalam sektor yang dapat menimbulkan dampak buruk seperti pertambangan.

“Menurut saya tidak mungkin pendidikan harus fokus pada pendidikan, guru-gurunya juga fokus kepada pengajaran dan profesornya juga fokus terhadap pendidikan, jangan amburadul dalam mengambil sebuah kebijakan,” ujar Fuad, kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna ke-6 Masa sidang I Tahun 2025 di Gedung Utama kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang paci, Samarinda, Senin (17/02/2025).

Dia berharap, kemitraan perguruan tinggi dengan perusahaan pertambangan hanya sebatas pengelolaan atau pengawasan program Coorporate Social Responsibility (CSR) merupakan keputusan strategis perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan bisnis dan kepatuahan yang jika tidak dilaksanakan akan merugikan masyarakat.

“Kami berharap keterlibatan pendidikan itu di dalam memanfaatkan CSR dari perusahaan, jangan seolah-olah dilakukan tetapi realisasinya tidak ada, jadi perguruan tinggi fokus saja terhadap pendidikan dan jangan sampai ada izin kelola tambang,” tutup politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nistia Endah Juniar Prawita

PDF