Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur mengingatkan pentingnya sosialisasi dan edukasi mengenai prosedur perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk mencegah penyelundupan calon PMI (CPMI) ilegal, khususnya yang melalui wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Hal ini disampaikan setelah Satgas Gabungan TNI berhasil menggagalkan penyelundupan 16 CPMI ilegal yang berusaha masuk ke Malaysia melalui Pulau Sebatik pada Sabtu (05/04/2025).
Kepala Kanwil Kemenkumham Kaltim, Umi Laili, mengapresiasi keberhasilan Satgas Pamtas Yonarmed 11 Kostrad, Satgas Bais TNI, dan Satgas Intelijen Kodam VI/Mulawarman dalam menggagalkan upaya penyelundupan tersebut. “Kami sangat mengapresiasi kinerja Tim Satgas yang telah berhasil menggagalkan penyelundupan ini. Ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan bagi CPMI,” ujar Umi dalam wawancara dengan detikKalimantan pada Senin (14/04/2025).
Umi menegaskan, kurangnya edukasi mengenai prosedur resmi perekrutan PMI membuat banyak calon pekerja migran terjebak dalam jaringan penyelundupan, yang tidak hanya merugikan mereka secara hukum, tetapi juga mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). “PMI ilegal sering menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, hingga kekerasan karena tidak melalui prosedur resmi yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Menurut Umi, para PMI ilegal kerap menghadapi berbagai masalah seperti tidak adanya perlindungan hukum, rendahnya upah atau bahkan tidak dibayar sama sekali, serta terjebak dalam utang yang timbul akibat biaya keberangkatan. Selain itu, mereka juga sering kali menjadi korban perdagangan manusia, diskriminasi, serta hidup dalam kondisi yang buruk dan tidak aman di negara tujuan.
Oleh karena itu, Kemenkumham berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat, terutama calon PMI, tentang prosedur perekrutan yang sah dan resmi. Selain itu, Umi juga mendorong peningkatan penegakan hukum terhadap jaringan penyelundupan dan memperkuat sinergi antara berbagai instansi terkait untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi PMI.
“Kami berharap, dengan peningkatan edukasi dan kerja sama lintas instansi, penyelundupan CPMI ilegal dapat ditekan dan perlindungan bagi para pekerja migran dapat lebih terjamin,” tandas Umi. []
Redaksi03
