Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
HULU SUNGAI TENGAH – Persatuan Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menggelar pertemuan dengan Komisi II DPRD HST pada Rabu (07/05/2025). Pertemuan ini dihadiri oleh Ketua Komisi II Fahrijani serta sejumlah anggota komisi lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, PPS HST menyampaikan aspirasi mereka kepada anggota DPRD. Mereka mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif tambahan dari pemerintah daerah sebagai penghasilan tambahan. Hal ini karena gaji yang mereka terima dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) saat ini hanya sebesar Rp 400.000 per bulan, yang dirasa tidak mencukupi mengingat beban tugas yang mereka emban.
Menurut mereka, tugas yang dijalankan oleh penyuluh pertanian swadaya hampir tidak berbeda jauh dengan tugas penyuluh pertanian yang diangkat oleh pemerintah, yakni melakukan pendampingan kepada petani serta memberikan edukasi guna meningkatkan produksi pangan.
Ketua PPS HST, Rochyansah, menyampaikan bahwa para penyuluh ini berharap agar Pemerintah Kabupaten HST melalui Komisi II DPRD dapat mengupayakan insentif tambahan bagi mereka. “Kami berharap insentif tambahan ini dapat dianggarkan oleh Pemkab HST, terutama untuk menambah operasional kami, mengingat kami juga merupakan ujung tombak pemberdayaan pertanian dan peningkatan produktivitas pangan di lapangan,” ujar Rochyansah.
Dijelaskan pula bahwa di HST terdapat 156 petugas PPS yang tersebar di 11 kecamatan, dengan Kecamatan Barabai menjadi salah satu wilayah dengan 12 petugas yang mendampingi petani.
Menanggapi aspirasi tersebut, anggota Komisi II DPRD HST, Laila Ernawati dan Taufik Rahman, berjanji untuk memperjuangkan permohonan ini. Namun, mereka menekankan bahwa perjuangan ini akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan hukum yang berlaku. “Kami akan mengusulkan agar insentif tambahan ini dapat dimasukkan dalam anggaran APBD murni tahun 2026,” kata Laila dan Taufik.[]
Redaksi12
