Gas Subsidi 3 Kg Sulit Didapat, Harga Eceran Tembus Rp40 Ribu

PONTIANAK – Warga Kota Pontianak kembali dihadapkan pada kelangkaan gas elpiji 3 kilogram bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama rumah tangga. Keluhan ini muncul dari berbagai wilayah, terutama pada awal pekan September 2025.

Vale, seorang kurir LPG dari agen resmi, menegaskan bahwa kelangkaan yang dirasakan masyarakat bukan disebabkan masalah suplai dari pusat, melainkan karena faktor musiman. “Ini sudah langka, memang ada musim-musimnya. Kalau pas langka, warga ramai. Tapi ketika pasokan datang dalam jumlah banyak, mereka tidak datang,” kata Vale ketika ditemui di Jalan Sejahtera, Selasa (09/09/2025).

Menurutnya, pola distribusi gas ke pangkalan memang tidak seragam. Ada pangkalan yang hanya mendapatkan suplai dua kali dalam seminggu, sementara pangkalan lain bisa memperoleh pasokan hampir setiap hari. Hal ini turut memengaruhi ketersediaan gas di tingkat pengecer. “Satu bulan ada 18 titik kerja, sisanya libur. Kalau setiap hari datang, justru nanti susah menjualnya,” jelasnya.

Selain itu, aturan di pangkalan juga semakin diperketat. Untuk mencegah penimbunan, setiap konsumen hanya diperbolehkan membeli satu tabung dengan menggunakan KTP. “Satu KTP hanya bisa membeli satu tabung gas. Tidak boleh lebih,” ujarnya.

Soal harga, Vale menyebut bahwa agen menjual elpiji ke pangkalan dengan harga Rp19 ribu per tabung. Namun, harga tersebut melonjak di tingkat pengecer, yakni antara Rp21 ribu hingga Rp25 ribu. Situasi lebih sulit terjadi di wilayah yang sulit dijangkau transportasi, di mana harga eceran bisa menyentuh Rp35 ribu sampai Rp40 ribu per tabung.

Kondisi ini membuat banyak warga mengeluhkan pengeluaran rumah tangga yang membengkak. Meski begitu, Vale memastikan bahwa suplai dari pusat sejauh ini tidak mengalami gangguan. “Bukan dari pusat, memang sudah musim langka. Nanti saat tidak langka kebanjiran, lalu pembeli tidak ada,” tegasnya.

Fenomena kelangkaan elpiji 3 kilogram bersubsidi di Pontianak memperlihatkan adanya tantangan dalam tata kelola distribusi yang lebih merata. Selain menekan praktik penimbunan, pengawasan dari pemerintah daerah bersama Pertamina juga diharapkan bisa memberi kepastian bagi masyarakat yang sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi ini. []

Admin03