Gibran Diproyeksikan Punya Kantor di Papua, Ini Tugas Khususnya

JAKARTA – Pemerintah Indonesia sedang mempersiapkan kebijakan baru yang menempatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor langsung di Papua. Langkah ini bertujuan mempercepat pembangunan sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan pemberian penugasan khusus ini. Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara peluncuran Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Tahun 2024 pada Rabu (2/7/2025).

“Concern pemerintah dalam menangani Papua ini, dalam beberapa hari terakhir ini sedang mendiskusikan untuk memberikan satu penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ujar Yusril, seperti dikutip Selasa (8/7/2025).

Penugasan ini menjadi yang pertama kalinya dalam sejarah Indonesia dimana seorang Wakil Presiden mendapat mandat khusus dengan kantor di luar Jakarta. Yusril menambahkan, kantor khusus Wapres kemungkinan besar akan didirikan di Papua selama masa penugasan.

“Sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin akan ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua, menangani masalah ini,” jelas Yusril. “Tentu tidak hanya sekedar spesifik pembangunan fisik, tetapi juga termasuk sejumlah penanganan masalah-masalah HAM dan bagaimana aparat keamanan kita menangani masalah Papua,” sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menugaskan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk menangani pembangunan Papua melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Namun berbeda dengan rencana saat ini, Ma’ruf Amin tidak berkantor langsung di Papua.

Kebijakan ini menuai beragam tanggapan. Para pegiat HAM menyambut baik fokus penanganan isu hak asasi manusia, sementara pakar pemerintahan mempertanyakan efektivitas pembentukan kantor khusus Wapres di Papua. Masyarakat Papua sendiri berharap kehadiran langsung pejabat tinggi negara ini dapat membawa perubahan nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan di tanah Papua.

Implementasi kebijakan ini akan menjadi ujian penting bagi pemerintahan baru dalam mewujudkan komitmennya terhadap pembangunan Papua yang lebih merata dan berkeadilan.[]

Admin05