Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Program Lapor Mas Wapres (LMW) terus menunjukkan efektivitasnya sebagai sarana komunikasi langsung antara masyarakat dan pemerintah pusat. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya keberlanjutan dan penyempurnaan program ini sebagai bagian dari reformasi layanan publik yang adaptif. “Pak Wapres minta agar program ini tidak stagnan, tapi terus diperbaiki dari waktu ke waktu,” ujar Plt. Sekretaris Wakil Presiden, Al Muktabar, dalam pernyataan resmi, Senin (08/06/2025).
Sejak peluncurannya pada 11 November 2024, LMW telah menerima dan menindaklanjuti 7.590 pengaduan dari berbagai penjuru Indonesia. Masalah yang dilaporkan mencakup sektor pendidikan, keuangan, pertanahan, hingga bantuan sosial. “Penyempurnaan sistem dan prosedur sangat penting agar birokrasi bisa lebih cepat merespons, lebih akurat dalam menangani, dan lebih adaptif terhadap dinamika masyarakat,” tambah Al Muktabar.
Berbagai pengaduan telah mendapat solusi konkret. Salah satunya dialami oleh Jessica Cahyana, warga Jakarta Barat, yang menghadapi kendala dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik atas tanah milik ibunya karena masa berlaku Hak Guna Bangunan (HGB) habis. Hanya dua minggu setelah melapor, proses penanganan dimulai dan enam bulan kemudian, sertifikat resmi diterbitkan.
“Pada tahun 2024 melalui program LMW, saya menaruh harapan besar atas penyelesaian tanah atas nama ibu saya. Melalui program LMW ini, tanah atas nama ibu saya mendapatkan legalitasnya,” ungkap Jessica.
Dalam praktiknya, pengelolaan laporan tidak hanya menjadi urusan satu pihak. Beberapa kementerian dan lembaga terkait seperti ATR/BPN, OJK, Kementerian Sosial, dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta ikut dilibatkan dalam tindak lanjut pengaduan.
“Proses penyelesaian yang terintegrasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas serta kepekaan terhadap kondisi pelapor adalah faktor-faktor yang tidak luput diperhatikan dalam setiap penanganan laporan masyarakat,” tutur Al Muktabar. Meski demikian, tidak semua laporan langsung ditangani. Beberapa masih dalam proses verifikasi atau menunggu kelengkapan dokumen dari pelapor.
Mayoritas laporan diterima melalui WhatsApp (72,05%), sementara sisanya disampaikan secara tatap muka setelah pendaftaran melalui situs resmi lapormaswapres.id. Angka ini mencerminkan tingginya partisipasi digital masyarakat dalam menyampaikan keluhan.
Menurut Al Muktabar, LMW menjadi refleksi nyata dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan. “Pak Wapres menegaskan bahwa LMW ini merupakan bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto untuk menciptakan good governance dan good corporate governance melalui pelayanan publik yang responsif dan inklusif,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi antarlembaga demi mempercepat penyelesaian masalah yang dilaporkan. Dalam beberapa kasus, kolaborasi yang solid mempercepat respons dan memberikan hasil konkret bagi masyarakat. []
