Gizi Gratis Gagal Aman, Seribu Anak Tumbang di Jateng

KUDUS – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang baru diluncurkan pemerintah pusat tahun ini menghadapi ujian berat di Jawa Tengah. Sedikitnya seribu pelajar di sejumlah kabupaten seperti Sragen, Sukoharjo, Kebumen, dan Jepara mengalami gejala keracunan massal yang ditetapkan sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB).

Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Eni Lestari, membenarkan adanya kasus tersebut. “Kebanyakan yang diserang saluran pencernaan seperti mual-mual dan langsung ditangani puskesmas. Kalau tidak bisa langsung dirujuk ke rumah sakit. Sejauh ini kondisi sudah terkendali dan kondisinya sudah membaik,” terangnya usai menghadiri peresmian SPPG ke-19 di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Sabtu (04/10/2025).

Eni menegaskan, seluruh pelajar yang terdampak telah mendapatkan penanganan medis di puskesmas dan rumah sakit. Ia juga memastikan bahwa KLB tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Meski demikian, peristiwa ini menjadi alarm penting bagi pemerintah daerah dan penyelenggara program MBG agar lebih waspada terhadap standar kebersihan dan keamanan pangan.

“Senin kemarin (29/9/2025) sudah dilakukan rakornas dipimpin Mendagri dan Menteri Kesehatan, melibatkan semua kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Hasilnya, dapur SPPG harus memenuhi standar laik higiene sanitasi dalam bentuk SLHS,” ujarnya.

Menurut Eni, tahapan sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS) wajib dijalani setiap Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) sebelum menyalurkan makanan ke peserta didik. Proses itu meliputi penilaian terhadap kondisi dapur, lingkungan, tenaga kerja, hingga metode memasak dan distribusi makanan.

“Di Jateng proses SLHS sudah mulai jalan melalui Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota. Insya Allah kami harapkan kasus-kasus yang ada bisa diminimalisasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, meski Kudus sejauh ini terhindar dari kasus serupa, langkah antisipasi tetap perlu diperkuat. Dari total 81 SPPG yang ditargetkan beroperasi di sembilan kecamatan hingga akhir 2025, baru 19 yang berjalan. Kondisi ini menunjukkan pelaksanaan program masih membutuhkan evaluasi mendalam, terutama terkait pengawasan mutu dan kesiapan teknis di lapangan.

Eni mengingatkan agar setiap daerah menyikapi kasus keracunan MBG secara bijak dan menjadikannya pembelajaran bersama. Program yang dimaksudkan untuk menyehatkan anak bangsa tidak boleh justru menimbulkan bahaya baru di meja makan sekolah. []

Admin04