Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
KAPUAS HULU — Delapan hari berlalu sejak puluhan siswa di dua sekolah dasar di Kecamatan Putussibau Selatan, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, mengalami dugaan keracunan setelah menyantap makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun hasil uji laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Sanggau belum juga dirilis.
Kepastian penyebab anak-anak dari SD Islam Tahfidz dan SDN 1 Kedamin Hilir mengalami gejala muntah-muntah hingga harus dirawat di RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau masih menjadi tanda tanya.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinkes PP KB) Kapuas Hulu mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima hasil uji laboratorium dari BBPOM.
“Pastinya semua sampel makanan MBG tersebut sudah kami serahkan ke BBPOM Sanggau, dan hasilnya kita masih menunggu,” ujarnya kepada wartawan Rabu 12/11/2025.
Kasus ini memaksa Pemerintah Daerah Kapuas Hulu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan MBG. Program yang sejatinya bertujuan meningkatkan asupan gizi anak sekolah itu kini justru menuai sorotan publik.
Asisten I Setda Kapuas Hulu, Iwan Setiawan, mengungkap pihaknya telah memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk membahas evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.
“Kita telah tahu bersama bahwa, puluhan atau sekitar 20 orang anak, penerima manfaat MBG yaitu SDN 1 Kedamin, SD Islam Tahfidz, SDIT Insan Mulia, dan SMP IT, yang beralamat di Kelurahan Kedamin Hilir, telah diduga keracunan makanan MBG,” ujarnya.
Sampel makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan telah dikirim ke BBPOM untuk pemeriksaan.
“Sampel makanan MBG tersebut sudah dikirim ke laboratorium BBPOM Sanggau, untuk memastikan apakah keracunan tersebut diakibatkan oleh makanan MBG atau bukan,” jelasnya.
Sementara itu, Korwil BGN Kapuas Hulu, Sony Deviandi Putra, menuturkan pihaknya telah menonaktifkan sementara SPPG Kapuas Hulu yang dikelola Yayasan Media Insan, sambil menunggu hasil investigasi.
“Semua anak-anak yang terdampak dari kejadian tersebut sudah dalam kondisi baik dan sehat, serta biaya di rumah sakit ditanggung oleh kami,” ujarnya.
“Pastinya, kita akan terus evaluasi, untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi penerima manfaat MBG tersebut. Mudah-mudahan semuanya terus berjalan dengan baik,” tambahnya.
Orang Tua dan Warga Mulai Kehilangan Kesabaran
Lambatnya hasil laboratorium menimbulkan keresahan di kalangan orang tua. Mereka menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pihak pengelola MBG.
Salah satu orang tua korban, Hikmat, mengungkap anaknya mendadak lemas dan muntah-muntah seusai menyantap makanan MBG.
“Saya menjemput anak ke sekolah sekitar pukul 12.30 WIB, sudah kondisi lemah, dan sampai ke kantor mulai muntah tidak berhenti, saya langsung bawa ke rumah, masih juga muntah, dan keringat dingin,” ujarnya.
Ternyata bukan anak saya sendiri, ada beberapa anak juga masuk IGD, dengan kondisi yang sama,” sambungnya.
Ia pun mendesak agar pihak pengelola MBG bertanggung jawab atas peristiwa itu Informasi yang saya dapat dari guru, makanan MBG ada yang basi,” ujarnya.
“Pastinya saya masih pikir-pikir dulu,” tegas Hikmat ketika ditanya apakah anaknya akan kembali ikut program tersebut.
Direktur RSUD dr Achmad Diponegoro Putussibau, dr Herlina, membenarkan ada empat anak sempat masuk ke ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD).
“Saat ini anak-anak tersebut, masih dalam observasi oleh medis rumah sakit,” ujarnya singkat.Sementara dokter IGD, dr Jusenda, mengatakan satu anak harus dirawat inap akibat muntah berlebihan hingga dehidrasi.
“Satu orang pasien harus kita rawat inap, karena dia muntah terlalu banyak, hingga hidrasi,” ucapnya.
Mereka muntah dari 4–10 kali, hingga yang hidrasi, harus dirawat di rumah sakit,” lanjutnya.
Keterlambatan hasil uji laboratorium dan belum adanya langkah konkret dari pemerintah daerah memperkuat persepsi publik bahwa pengawasan program MBG masih lemah.
Di tengah upaya pemerintah pusat menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak sekolah, kasus di Kapuas Hulu menjadi alarm keras: program mulia pun bisa menjadi bumerang jika pelaksanaan dan pengawasannya abai.
