Greenland Bukan untuk Dijual, Tegas PM Denmark

DENMARK – Ketegangan antara Denmark dan Amerika Serikat memuncak setelah Presiden AS Donald Trump kembali mengangkat wacana untuk mengambil alih Greenland, wilayah semi‑otonom yang menjadi bagian dari Kerajaan Denmark dan aliansi NATO. Pernyataan kontroversial Trump muncul setelah operasi militer AS di Venezuela akhir pekan lalu, yang juga membuat Denmark dan Greenland waspada terhadap stabilitas keamanan Atlantik Utara.

Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen mengecam keras wacana tersebut dan memperingatkan bahwa setiap upaya paksa untuk mencaplok Greenland akan mengguncang fondasi NATO. Dalam wawancara dengan TV2 Denmark pada Senin, 5 Januari 2026, Frederiksen menegaskan, “Kalau Amerika Serikat memilih untuk menyerang negara NATO lain secara militer, maka semuanya akan runtuh — termasuk aliansi yang telah menjamin keamanan kita sejak Perang Dunia II.”

Pada Selasa, (06/01/20260, Frederiksen menegaskan kembali pernyataannya dalam rilis resmi pemerintah. Ia menekankan bahwa ancaman terhadap Greenland tidak bisa dianggap enteng. “Kami akan menanggapi serius setiap pernyataan yang mengancam Denmark dan Greenland. Stabilitas kawasan Arktik harus dijaga melalui kerja sama kolektif dan aturan internasional, bukan melalui ancaman sepihak,” kata Frederiksen.

Wacana Trump itu, yang muncul setelah operasi pasukan AS menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro dan istrinya di Caracas pada Sabtu, 3 Januari 2026, menambah kekhawatiran publik tentang arah kebijakan luar negeri Amerika. Trump bahkan menyatakan akan membahas Greenland lebih lanjut dalam beberapa pekan mendatang, tanpa menutup kemungkinan penggunaan kekuatan militer.

Bersama Frederiksen, Perdana Menteri Greenland Jens‑Frederik Nielsen juga mengecam wacana itu dan menekankan bahwa isu masa depan Greenland harus diputuskan oleh rakyatnya sendiri. “Negara kami bukan untuk dijual dan masa depan kami bukan untuk dinegosiasikan melalui ancaman,” tutur Nielsen.

Respons tegas Denmark mendapat dukungan dari sejumlah pemimpin Eropa lainnya, yang menegaskan bahwa Greenland dan Denmarklah yang berhak menentukan masa depan wilayah tersebut, bukan Amerika Serikat.

Ketegangan ini memperlihatkan bagaimana ambisi strategis satu negara bisa memicu krisis kepercayaan di antara sekutu, sekaligus menghadirkan tantangan baru bagi NATO sebagai fondasi keamanan transatlantik. []

Admin03