Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
WASHINGTON – Wacana kontroversial kembali dilempar Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke panggung global. Kali ini, Greenland wilayah otonomi Kerajaan Denmark di kawasan Arktik menjadi sasaran ambisi Washington, bahkan dengan opsi paling ekstrem: penggunaan kekuatan militer.
Isu tersebut mengemuka setelah Sekretaris Pers Gedung Putih, Karoline Leavitt, mengungkapkan bahwa Trump menempatkan akuisisi Greenland sebagai agenda strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan keamanan nasional Amerika Serikat.
“Presiden Trump telah menyatakan dengan jelas bahwa mengakuisisi Greenland adalah prioritas keamanan nasional Amerika Serikat, dan sangat penting untuk mencegah musuh kita di wilayah Arktik,” ujar Karoline Leavitt dalam pernyataannya kepada AFP, Rabu (07/01/2026).
Leavitt menegaskan, Trump bersama tim kebijakan luar negerinya masih terus membahas berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurutnya, seluruh instrumen negara tetap berada di meja pembahasan, termasuk opsi militer.
“Presiden dan timnya sedang membahas berbagai opsi untuk mengejar tujuan kebijakan luar negeri yang penting ini, dan tentu saja, penggunaan militer AS selalu menjadi pilihan yang tersedia bagi panglima tertinggi,” tambahnya.
Pernyataan tersebut langsung memicu kegelisahan di Eropa. Enam negara anggota NATO bersama Denmark bergerak cepat menyuarakan penolakan keras terhadap wacana penguasaan Greenland oleh Amerika Serikat. Dalam pernyataan bersama yang dirilis Rabu (07/01/2026), Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Inggris, dan Denmark menegaskan bahwa kedaulatan Greenland tidak dapat ditawar.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Hanya Denmark dan Greenland yang berhak memutuskan hal-hal yang menyangkut Denmark dan Greenland,” tegas para pemimpin ketujuh negara NATO tersebut.
Mereka menekankan bahwa keamanan kawasan Arktik merupakan prioritas utama Eropa dan harus dijaga berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan batas negara yang sah.
“Keamanan Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu-sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip universal yang tidak dapat diganggu gugat,” bunyi lanjutan pernyataan bersama itu.
Meski bersikap tegas, negara-negara Eropa tetap mengakui Amerika Serikat sebagai mitra strategis di kawasan Arktik, merujuk pada perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan AS yang telah berlaku sejak 1951.
Sikap serupa juga disampaikan negara-negara Nordik. Para menteri luar negeri Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia menyatakan komitmen kolektif menjaga stabilitas kawasan melalui penguatan pencegahan dan pertahanan regional.
“Kami telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencegahan dan pertahanan di kawasan ini, termasuk melalui peningkatan kemampuan, kehadiran, dan kesadaran situasional,” ujar para Menlu negara Nordik dalam pernyataan terpisah.
Di tengah mencairnya es Arktik akibat perubahan iklim, suhu politik justru memanas. Pernyataan Trump dinilai membuka kembali babak lama ambisi geopolitik Amerika Serikat, sekaligus menguji soliditas NATO dalam menghadapi tekanan dari salah satu sekutunya sendiri. []
Admin03
