JAKARTA – Baru-baru ini, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengungkapkan rencananya untuk menghapus sistem barcode dalam pembelian BBM subsidi, khususnya Pertalite. Pernyataan tersebut langsung menuai perhatian publik, terutama di media sosial.
Sebagai respons, Pertamina melalui perwakilannya, Susanto August Satria, Area Manager Comm, Rel, CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, memberikan tanggapannya terkait pernyataan Gubernur Aceh tersebut.
Susanto mengatakan bahwa pihaknya menghormati pandangan Gubernur Aceh mengenai penggunaan barcode dalam sistem pembelian BBM bersubsidi.
Sistem barcode, yang diterapkan pada pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite, bertujuan untuk memfasilitasi pencatatan elektronik yang memungkinkan Pertamina melaporkan data pembelian kepada pemerintah.
“Pembelian BBM Subsidi Biosolar dan Pertalite menggunakan barcode merupakan suatu mekanisme pencatatan elektronik agar Pertamina dapat melaporkan kepada pemerintah siapa saja yang membeli BBM bersubsidi,” kata Susanto dalam keterangan resminya yang diterima pada Minggu (16/02/2025).
Hingga saat ini, lanjut Susanto, di Provinsi Aceh tercatat sebanyak 71.775 kendaraan yang terdaftar untuk membeli BBM Subsidi Biosolar.
Sedangkan untuk BBM Pertalite, sudah tercatat 150.413 kendaraan. Data ini menunjukkan seberapa banyak kendaraan yang telah mengikuti Program Subsidi Tepat Sasaran BBM.
Program subsidi yang dilakukan melalui penggunaan barcode ini, lanjut Susanto, merupakan kebijakan nasional yang dijalankan di seluruh Indonesia.
Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa BBM subsidi diberikan sesuai dengan ketentuan dan kuota yang telah ditetapkan, sekaligus untuk mencegah penyalahgunaan atau penyelewengan BBM bersubsidi.
Susanto juga menambahkan, pelaksanaan program subsidi tepat sasaran ini di Provinsi Aceh sejauh ini telah berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala yang berarti.
Bahkan, Aceh merupakan salah satu provinsi pertama yang menerapkan Program Subsidi Tepat Sasaran untuk BBM Pertalite.
“Program ini penting untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” imbuhnya.
Meskipun demikian, meskipun sistem ini berjalan lancar, Pertamina tetap membuka ruang untuk evaluasi apabila ada masukan atau perubahan kebijakan dari pemerintah daerah atau pihak terkait guna menyempurnakan mekanisme yang ada.
Dengan adanya tanggapan ini, Pertamina berharap masyarakat dan pemangku kepentingan memahami bahwa barcode dalam pembelian BBM subsidi bukan hanya untuk kenyamanan konsumen, tetapi juga sebagai alat kontrol yang mendukung keberlanjutan program subsidi yang efisien dan tepat sasaran. []
Redaksi03