JAKARTA – Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Pramono Anung, menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, guna mengatasi persoalan infrastruktur dan dampak lingkungan di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. “Pokoknya kalau kolaborasi, gubernur dan wakil gubernur Jakarta dengan siapa saja siap,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/06/2025) malam.
Pernyataan ini disampaikan menyusul sorotan Dedi Mulyadi mengenai kerusakan infrastruktur di Parung Panjang serta tingginya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di kalangan masyarakat setempat. Dedi menilai, masalah tersebut timbul akibat aktivitas pembangunan yang pesat di Jakarta dan Tangerang, yang turut mengandalkan suplai material bangunan dari kawasan Parung Panjang.
Sorotan itu disampaikan Dedi dalam Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) yang berlangsung di Jakarta pada hari yang sama. Selain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, acara tersebut turut dihadiri Gubernur Banten Andra Soni.
Menurut Dedi, material bangunan yang diangkut dari Parung Panjang sangat berkontribusi terhadap pembangunan di DKI Jakarta dan Tangerang. Namun, distribusi material ini juga membawa dampak buruk berupa kerusakan jalan dan infrastruktur di wilayah asal. “Tumbuhlah hotel-hotel, area perumahan mewah yang itu memberikan multiplier effect ekonomi bagi lingkungan, meningkatnya pendapatan pajak daerah. Tetapi Parung Panjang-nya mengalami problem, problemnya apa? infrastrukturnya hancur total, masyarakatnya kena ISPA,” ujar Dedi.
Ia menegaskan bahwa untuk membangun infrastruktur berkualitas di Parung Panjang, dibutuhkan anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Pemerintah Provinsi Jawa Barat, lanjut Dedi, tengah berupaya melakukan perbaikan secara bertahap. Namun demikian, Dedi menilai persoalan ini tidak dapat diselesaikan sepihak dan memerlukan kolaborasi lintas daerah. “Harus ada yang dibicarakan dengan Tangerang, dengan DKI. Pertumbuhan pembangunan yang terjadi di Jakarta yang melahirkan multiplier effect dan lahirnya orang-orang kaya baru di bidang properti, itu melahirkan kemiskinan dan residu pembangunan, penderitaan bagi rakyat Jabar. Harus ada recovery yang dilakukan secara bersama,” tegasnya.
Hingga saat ini, diskusi antar-pemerintah daerah terkait solusi permanen untuk permasalahan infrastruktur di Parung Panjang masih terus bergulir. []
Admin 02
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan