Gubernur Kaltim Ungkap Sisa Kas Daerah Rp788 Miliar

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, belum mengungkapkan secara pasti besaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2025. Meski demikian, ia menyampaikan bahwa sisa kas daerah yang masih tersedia hingga awal tahun 2026 tercatat sebesar Rp788 miliar.

Rudy Mas’ud menegaskan bahwa angka Rp788 miliar tersebut belum dapat disebut sebagai SiLPA final. Menurutnya, nilai tersebut merupakan sisa kas daerah yang masih tersedia, sementara proses penghitungan SiLPA masih terus berjalan dan akan ditetapkan setelah melalui audit serta penyesuaian administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Yang tersisa itu adalah kas daerah sekitar Rp788 miliar. Pendapatan kita kan tidak 100 persen, baru terealisasi sekitar 93 persen,” ujar Rudy, kepada awak media usai memimpin Briefing dan Penyampaian target kerja kepada seluruh kepala perangkat daerah/unit kerja yang digelar di Ruang Ruhui Rahayu, Lantai 1, Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (05/01/2026).

Lebih lanjut, Rudy menjelaskan bahwa hingga akhir tahun anggaran 2025, realisasi pendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berada di kisaran 93 persen. Di sisi lain, realisasi belanja daerah tercatat hanya mencapai sekitar 86 persen. Capaian tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi belanja pada tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 91 persen.

“Pendapatan daerah kita realisasinya sekitar 93 persen, sedangkan belanja daerah berada di angka 86 persen,” kata orang nomor satu di Kaltim ini.

Ia menilai, penurunan serapan belanja daerah tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, pengelolaan anggaran harus terus diperbaiki agar pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

“Serapan anggaran ini harus kita perbaiki. Tahun ini memang masih cukup baik, tetapi jika dibandingkan tahun lalu, justru terjadi penurunan,” tutur Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kaltim ini.

Sebagai upaya perbaikan ke depan, Pemprov Kaltim akan melakukan sejumlah langkah strategis, salah satunya dengan mempercepat proses lelang kegiatan sejak awal tahun anggaran. Langkah tersebut akan tetap dilakukan sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, perencanaan program dan kegiatan akan diperkuat agar pelaksanaannya tidak mengalami keterlambatan.

“Lelang awal akan tetap kita laksanakan sesuai regulasi. Yang terpenting, perencanaannya harus jauh lebih matang agar pelaksanaan kegiatan tidak tertinggal dan serapan anggaran bisa lebih optimal,” tegas pria kelahiran Balikpapan tahun 1981 ini.

Dengan perbaikan perencanaan serta percepatan pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap realisasi belanja daerah pada tahun anggaran berikutnya dapat meningkat. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kalimantan Timur. []

Penulis: Guntur Riyadi | Penyunting: Nursiah