Guru di Tarakan Ikut Dapat Makan Bergizi Gratis, Tapi Dapur Masih Terbatas

TARAKAN — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Tarakan tidak hanya menyasar peserta didik, tetapi juga menyentuh guru dan tenaga kependidikan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan optimal lantaran keterbatasan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPBG) atau dapur umum yang melayani distribusi makanan.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Tamrin Toha, menegaskan bahwa sejak awal program MBG dirancang sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi seluruh ekosistem pendidikan, bukan hanya siswa. “Tujuan utama MBG adalah menyiapkan generasi bangsa yang sehat dan berkualitas. Karena itu, penerima manfaatnya bukan hanya siswa, tetapi juga guru serta tenaga kependidikan,” ujar Tamrin, Jumat (16/01/2026).

Menurutnya, guru dan tenaga kependidikan memang telah masuk dalam skema penerima manfaat MBG dan sudah mulai menerima menu makanan bergizi di sekolah masing-masing. Hal itu dipastikan setelah pihaknya melakukan pemantauan langsung ke lapangan. “Saya sempat turun langsung ke sekolah. Dari laporan yang kami terima, guru dan tenaga kependidikan sudah mendapatkan MBG sesuai ketentuan,” katanya.

Tamrin menyebutkan, jumlah guru dan tenaga kependidikan di Kota Tarakan mencapai sekitar 2.000 orang, baik di sekolah negeri maupun swasta, mulai dari jenjang taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. Sementara itu, pelaksanaan program MBG saat ini baru ditopang oleh 14 SPBG yang tersebar di beberapa titik.

Kondisi tersebut membuat pelayanan MBG belum sepenuhnya menjangkau seluruh sekolah secara merata. “SPBG memang masih terbatas. Ini yang menjadi tantangan dalam pemerataan layanan MBG di Tarakan,” ungkapnya.

Terkait menu makanan, Tamrin menegaskan tidak ada perbedaan antara menu yang diterima siswa dengan guru maupun tenaga kependidikan. Kebijakan itu diambil demi efisiensi distribusi dan pengelolaan dapur MBG. “Menunya sama. Kalau dibedakan justru akan menyulitkan operasional di SPBG. Namun, jika ada masukan terkait variasi menu, tentu bisa dibicarakan bersama,” jelasnya.

Disinggung mengenai waktu pasti dimulainya program MBG bagi guru dan tenaga kependidikan, Tamrin mengaku pihaknya tidak memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijakan tersebut. “Kami ini penerima manfaat. Kebijakan teknis ada di Badan Gizi Nasional. Yang jelas, saat ini guru dan tenaga kependidikan sudah menerima MBG,” ucapnya.

Ia menambahkan, dapur MBG yang dikelola SPBG berada di bawah pengawasan langsung Badan Gizi Nasional (BGN). Setiap SPBG bekerja sama dengan ahli gizi dan akuntan guna memastikan kandungan gizi sesuai standar serta distribusi berjalan akuntabel. “Pengawasan kualitas menjadi perhatian utama agar program ini benar-benar memberi dampak positif,” pungkas Tamrin. []

Admin03