Harga Minyak Naik Gila, Pakistan Terapkan Kebijakan Darurat

ISLAMBAD – Lonjakan tajam harga minyak dunia akibat meningkatnya konflik geopolitik di Timur Tengah memaksa pemerintah Pakistan mengambil langkah darurat untuk menekan konsumsi energi nasional. Kebijakan penghematan tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif setelah harga minyak mentah global melonjak hingga menembus lebih dari 100 dolar Amerika Serikat per barel.

Kenaikan harga minyak ini menjadi yang tertinggi sejak konflik Rusia dan Ukraina pada 2022. Lonjakan tersebut dipicu meningkatnya ketegangan antara Iran dengan negara-negara Barat serta serangan balasan Iran terhadap sejumlah wilayah yang menjadi pusat produksi minyak di kawasan Teluk.

Situasi tersebut langsung berdampak pada negara-negara yang sangat bergantung pada impor energi dari Timur Tengah, termasuk Pakistan. Pemerintah Pakistan sebelumnya bahkan telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri sekitar 20 persen, sebuah keputusan yang kemudian memicu antrean panjang kendaraan di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Di sejumlah kota besar seperti Karachi, Lahore, hingga Islamabad, masyarakat berbondong-bondong mengisi bahan bakar karena khawatir harga kembali mengalami kenaikan. Kondisi tersebut menunjukkan betapa rentannya perekonomian negara terhadap gejolak energi global.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menyatakan bahwa pemerintah menghadapi situasi yang sangat menantang akibat lonjakan harga energi tersebut. Ia menilai kondisi ini memerlukan kebijakan penghematan yang serius agar dampaknya tidak semakin membebani masyarakat.

Dalam rapat kabinet yang digelar pada Senin (09/03/2026), Sharif menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk mengurangi konsumsi bahan bakar nasional.

“Kita sedang menghadapi tekanan energi yang tidak ringan. Pemerintah harus mengambil kebijakan penghematan agar dampaknya tidak semakin memberatkan masyarakat,” ujar Shehbaz Sharif dalam rapat tersebut.

Sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi, pemerintah Pakistan memutuskan menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan bagi kantor-kantor pemerintah, kecuali sektor perbankan yang tetap beroperasi seperti biasa.

Selain itu, sekitar 50 persen pegawai pemerintah diminta bekerja dari rumah atau work from home (WFH) guna mengurangi mobilitas serta konsumsi bahan bakar untuk transportasi.

Pemerintah juga memperpanjang masa libur sekolah selama dua minggu. Setelah masa libur tersebut berakhir, kegiatan belajar mengajar akan dilanjutkan melalui sistem pembelajaran daring.

Langkah penghematan lainnya adalah pemotongan tunjangan bahan bakar kendaraan dinas hingga 50 persen selama dua bulan ke depan. Kebijakan tersebut tidak berlaku bagi kendaraan layanan darurat seperti ambulans.

Selain itu, pemerintah juga membatasi perjalanan dinas ke luar negeri, menghentikan pembelian peralatan baru bagi instansi negara, serta mendorong penggunaan pertemuan virtual untuk mengurangi penggunaan energi.

Krisis energi yang dipicu konflik Timur Tengah juga mulai berdampak pada negara lain di Asia Selatan. Bangladesh, misalnya, telah menerapkan penjatahan bahan bakar yang memicu antrean panjang di SPBU dan meningkatkan potensi ketegangan sosial.

Situasi tersebut menunjukkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah kini mulai memberikan dampak luas terhadap stabilitas energi dan ekonomi di berbagai negara berkembang. []

Redaksi