Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PARIS – Hubungan diplomatik Prancis dan Amerika Serikat kembali diuji setelah pemerintah Prancis memanggil Duta Besar AS di Paris, Charles Kushner. Pemanggilan ini dilakukan menyusul tuduhan yang dilayangkan Kushner terkait kegagalan pemerintahan Presiden Emmanuel Macron dalam memberantas kekerasan anti-Semitisme, di tengah rencana Paris mengakui negara Palestina.
Tuduhan itu disampaikan Kushner melalui surat terbuka yang dipublikasikan di The Wall Street Journal pada Minggu (24/08/2025). Dalam surat tersebut, ia menyoroti sikap pemerintah Prancis yang kerap mengkritik Israel, negara yang saat ini dituding sejumlah kelompok HAM melakukan genosida di Gaza.
“Pernyataan publik yang menyerang Israel dan sikap menuju pengakuan negara Palestina justru mendorong ekstremis, memicu kekerasan, dan membahayakan kehidupan warga Yahudi di Prancis,” tulis Kushner. Ia bahkan menegaskan, “Di dunia sekarang ini, anti-Zionisme adalah anti-Semitisme, jelas dan sederhana.”
Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras Kementerian Luar Negeri Prancis. Melalui pernyataan resmi, Paris menolak tuduhan tersebut dan menyebut ucapan Kushner tidak dapat diterima.
“Prancis dengan tegas menolak tuduhan terbaru tersebut. Pernyataan duta besar itu tidak dapat diterima,” kata juru bicara Kemlu, dikutip Al Jazeera.
Kemlu Prancis menegaskan negara itu tetap berkomitmen penuh melawan anti-Semitisme, seraya menilai komentar Kushner bertentangan dengan hukum internasional. Paris juga menilai pernyataan itu tidak mencerminkan kualitas hubungan transatlantik yang seharusnya terjalin dengan erat antara kedua negara sekutu.
Meski Paris melayangkan protes, Washington menyatakan tetap mendukung Kushner. “Duta Besar Kushner adalah perwakilan pemerintah AS di Prancis dan melakukan pekerjaan yang hebat untuk memajukan kepentingan nasional kami,” ujar juru bicara Kemlu AS, Tommy Pigott.
Surat terbuka Kushner muncul tidak lama setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan kritik senada kepada Macron. Netanyahu kala itu menghubungkan rencana pengakuan negara Palestina dengan meningkatnya anti-Semitisme, tuduhan yang segera dibantah keras oleh kantor Presiden Prancis dan disebut “keji” serta “keliru”.
Sementara polemik diplomatik terus berlangsung, situasi di Gaza semakin memburuk. Israel dituding sengaja menciptakan krisis kemanusiaan dengan menutup akses pangan bagi lebih dari dua juta penduduk yang sudah berulang kali terusir akibat agresi militer.
Di tengah kritik tersebut, Prancis bersama sejumlah negara Barat tetap berkomitmen melanjutkan rencana pengakuan negara Palestina, meski tidak memutuskan hubungan dagang, diplomatik, maupun kerja sama keamanan dengan Israel. Langkah itu memicu amarah tidak hanya dari Tel Aviv, tetapi juga dari sekutunya, Washington.[]
Admin05
