Hutama Karya Garap Sekolah Rakyat, Pendidikan Inklusif Digenjot

JAKARTA – Pemerintah mulai merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Banten sebagai bagian dari strategi memperluas akses pendidikan yang adil dan inklusif. Proyek ini resmi dimulai setelah PT Hutama Karya (Persero) melalui Kerja Sama Operasi (KSO) HK–Etona menandatangani kontrak pekerjaan pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Banten pada Senin (15/12/2025) di Gedung SDA Lantai 7, Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta.

Penandatanganan kontrak tersebut menjadi penanda keseriusan negara dalam menghadirkan fasilitas pendidikan berstandar layak, khususnya bagi masyarakat di wilayah Lebak dan Pandeglang. Sejumlah pejabat Kementerian Pekerjaan Umum hadir langsung dalam agenda ini, di antaranya Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto, Direktur Infrastruktur Dukungan Pendidikan Jonny Zainuri Echsan, serta Direktur Kepatuhan Intern Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Agung Hari Prabowo.

Dari pihak Hutama Karya, hadir Executive Vice President Divisi Gedung Nyoman Endi Mahendra dan Vice President Pengembangan Bisnis Konstruksi Divisi Gedung Dony Raharjo Jati. Sementara Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI, Gubernur Banten, Bupati Lebak, dan Bupati Pandeglang mengikuti kegiatan secara daring.

Sekolah Rakyat Provinsi Banten akan dibangun di dua kabupaten, yakni Lebak dan Pandeglang, dengan konsep boarding school. Fasilitas pendidikan ini mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA, serta dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti asrama putra dan putri, rumah susun guru, gedung ibadah dan masjid, lapangan olahraga, lapangan upacara, hingga fasilitas pendukung lainnya.

Setiap lokasi sekolah dirancang memiliki daya tampung hingga 1.620 siswa, dengan rincian 540 siswa untuk masing-masing jenjang pendidikan. Selain ruang belajar dan hunian, fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola dan basket juga disiapkan untuk mendukung pengembangan karakter, kedisiplinan, serta kesehatan peserta didik.

Perwakilan Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum menekankan agar pembangunan dilakukan secara cepat namun tetap mengutamakan kualitas dan akuntabilitas. “Pembangunan Sekolah Rakyat perlu dilaksanakan dengan kerja cepat namun tetap terukur. Seluruh tahapan pekerjaan harus memenuhi prinsip tepat mutu, tepat waktu, dan dilaksanakan secara akuntabel. Dengan demikian, fasilitas pendidikan yang dibangun dapat berfungsi optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujarnya.

Seluruh fungsi pendidikan dan penunjang dirancang secara terintegrasi guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkelanjutan. Lokasi sekolah juga direncanakan berada di kawasan yang strategis dan mudah diakses, dekat dengan permukiman masyarakat serta fasilitas publik.

Sementara itu, Executive Vice President Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Mardiansyah, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung agenda pembangunan pendidikan nasional. “Pembangunan Sekolah Rakyat ini merupakan bentuk komitmen Hutama Karya dalam mendukung agenda pembangunan nasional di bidang pendidikan. Kami berkomitmen untuk mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, serta ketepatan waktu agar fasilitas pendidikan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” ujar Mardiansyah.

Melalui pembangunan Sekolah Rakyat ini, pemerintah berharap kualitas sumber daya manusia di Banten dapat meningkat secara signifikan, sekaligus mempersempit kesenjangan akses pendidikan antarwilayah. []

Redaksi04