PASER — Derap percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menggaung hingga ke daerah-daerah penyangga. Kabupaten Paser menjadi salah satu yang paling vokal menunjukkan komitmen untuk bergerak seirama dengan pemerintah pusat.
Komitmen itu kembali ditegaskan lewat kehadiran Bupati Paser Fahmi Fadli dalam Rapat Kerja Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama Otorita IKN, Gubernur Kaltim, dan para kepala daerah mitra strategis IKN, yang digelar 21 November lalu. Forum ini menjadi ajang penting merumuskan arah besar pembangunan kawasan timur Kalimantan sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah yang menopang IKN.
Fahmi menyebut pertemuan itu bukan sekadar agenda formal, melainkan ruang terbuka bagi daerah untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, dan penyelarasan program strategis.
“Para kepala daerah berkesempatan menyampaikan usulan, sinkronisasi program, serta merumuskan strategi percepatan pembangunan wilayah Timur I sebagai bagian dari dukungan terhadap pengembangan IKN,” terang Fahmi.
Pemkab Paser, lanjutnya, siap melangkah bersama pemerintah pusat dalam upaya menjadikan IKN bukan hanya pusat pemerintahan baru, tetapi juga pusat gravitasi ekonomi regional yang memberi manfaat luas bagi daerah sekitar.
Salah satu usulan besar yang kembali dikedepankan Paser adalah pembangunan Bendungan Lambakan, proyek yang pernah masuk daftar PSN. Bendungan tersebut dinilai strategis karena mencakup dua kabupaten sekaligus dan memiliki potensi besar sebagai sumber energi terbarukan.
“Bendungan itu sempat menjadi PSN, pembangunannya membawahi dua kabupaten dan memiliki potensi menjadi sumber energi terbarukan karena dapat menghasilkan 18,8 megawatt listrik,” jelas Fahmi.
Lebih jauh, bendungan tersebut juga diproyeksikan memberi dampak langsung bagi masyarakat dalam hal pengendalian banjir dan penguatan suplai air baku.
“Bendungan Lambakan mampu mereduksi banjir hingga ke wilayah hilir sebesar empat puluh persen dan memiliki kapasitas air hingga lima ribu liter per detik,” pungkasnya.
Dari sisi pusat, Otorita IKN memaparkan progres pembangunan tahap kedua yang kini fokus pada kawasan legislatif dan yudikatif, terbagi dalam tiga batch pekerjaan. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan komitmen pemerintah pusat semakin kuat setelah terbitnya Perpres 79/2025 yang memperbarui Rencana Kerja Pemerintah 2025.
Perpres tersebut, ditambah persetujuan Presiden Prabowo terhadap anggaran pembangunan IKN 2025–2029 sebesar Rp 48,8 triliun, menjadi sinyal bahwa pembangunan IKN berjalan tanpa ragu.
“Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun,” tandas Basuki.
Dengan dukungan daerah seperti Paser yang terus mendorong program strategis, percepatan pembangunan IKN kini memasuki fase yang lebih solid, lebih terarah, dan semakin mendekati tujuan besarnya sebagai pusat pemerintahan masa depan Indonesia. []
Admin03
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan