IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik, PPU Siap Perkuat Peran Strategis

PENAJAM PASER UTARA – Kepastian penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia lewat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 disambut positif oleh pemerintah daerah Penajam Paser Utara (PPU). Bupati PPU, Mudyat Noor, menegaskan bahwa regulasi tersebut menjadi penanda penting sekaligus momentum bagi daerah penyangga untuk meningkatkan kesiapan menghadapi perubahan besar di kawasan.

“Kami di PPU siap mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat. Penetapan Nusantara sebagai ibu kota politik adalah momentum besar yang harus kita sambut dengan kesiapan, terutama dalam meningkatkan peran daerah penyangga,” ucap Mudyat Noor Sabtu (27/09/2025).

Ia menilai, kehadiran Perpres memberikan arah pembangunan yang lebih pasti bagi masyarakat PPU. Dukungan penuh dari daerah dianggap penting karena PPU memiliki posisi strategis sebagai pintu masuk sekaligus penopang aktivitas Nusantara.

Sementara itu, Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono menuturkan sejumlah infrastruktur vital sudah berdiri di kawasan inti Nusantara sebagai hasil pembangunan tahap pertama periode 2022–2024. “Sejumlah infrastruktur utama sudah ada di IKN, mulai dari Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP,” jelas Basuki.

Ia menambahkan, pembangunan tahap awal juga menerapkan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC), dilengkapi sistem Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT. Teknologi ini digunakan untuk memastikan progres pembangunan dapat dipantau secara real-time.

Walaupun beberapa proyek multiyears tahap pertama masih berjalan hingga 2025, Basuki menyampaikan optimisme bahwa seluruh target akan tercapai sesuai rencana. Sejumlah proyek yang diprioritaskan antara lain penyelesaian Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, serta jalan tol Balikpapan–IKN yang ditargetkan rampung di akhir 2025.

Memasuki pembangunan tahap kedua, fokus pemerintah beralih pada pemindahan aparatur sipil negara (ASN), pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penataan kawasan Sepaku, hingga pengembangan ruang terbuka hijau. Investasi di bidang pendidikan juga menjadi salah satu prioritas.

Berdasarkan Perpres 79/2025, pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap. Pada tahap awal diperkirakan 1.700 hingga 4.100 ASN akan pindah ke IKN, dengan jumlah mencapai 9.500 ASN pada 2029. Hingga September 2025, telah tersedia 44 tower hunian, ditambah tiga tower yang hampir selesai dan empat tower baru yang masih dalam tahap pembangunan.

“Dengan adanya Perpres ini, masyarakat, pelaku usaha, maupun investor tidak perlu meragukan pembangunan IKN. Semua berjalan sesuai rencana,” tegas Basuki.

Penetapan Nusantara sebagai pusat politik Indonesia dinilai tidak hanya berdampak pada kawasan inti, tetapi juga memberi peluang besar bagi daerah penyangga seperti PPU untuk tumbuh sebagai kawasan pendukung pembangunan nasional.[]

Penulis: Subur Priono | Penyunting: Rasidah