Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
NUNUKAN – Upaya memperkuat pengawasan di wilayah perbatasan kembali digencarkan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan menggelar Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) di Kecamatan Lumbis, salah satu titik rawan perlintasan ilegal di Kalimantan Utara.
Rapat ini menjadi momentum penting bagi seluruh instansi terkait untuk menyatukan langkah, terutama dalam menghadapi dinamika perbatasan yang memiliki potensi kerawanan tinggi. Kepala Kantor Imigrasi Nunukan, Adrian Soetrisno, menegaskan perlunya penyamaan persepsi agar kerja di lapangan lebih efektif.
“Kita berharap rapat ini melahirkan langkah konkret di lapangan, sekaligus menunjukkan kehadiran negara dalam menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat,” ujarnya Selasa (30/09/2025) pagi.
Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Fredy, menekankan bahwa kerja sama antar lembaga menjadi kunci menghadapi berbagai potensi pelanggaran. Menurutnya, kondisi geografis Lumbis yang memiliki jalur darat dan sungai terbuka memungkinkan praktik illegal entry terjadi.
“Perbatasan Lumbis memiliki karakteristik rawan. Praktik illegal entry masih mungkin terjadi karena akses jalur darat dan sungai yang cukup terbuka. Karena itu, dokumen keimigrasian sangat penting untuk memudahkan pengawasan,” jelas Fredy.
Ia menegaskan, pengawasan tidak hanya soal mencegah pelanggaran administrasi keimigrasian, melainkan juga melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan lintas negara. “Kami ingin masyarakat tahu bahwa negara hadir dan siap bekerja sama dengan semua pihak,” tambahnya.
Hasil rapat akan segera dilaporkan ke pimpinan dan dijadikan dasar penyusunan langkah strategis berikutnya. “Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama. Kami akan terus mengawal pelaksanaannya agar pengawasan orang asing berjalan maksimal,” pungkas Fredy.
Pertemuan ini juga dihadiri berbagai unsur, termasuk TNI dan pemerintah kecamatan. Komandan Kompi Satgas Pamtas RI-Malaysia, Letu Arh. Ariyandi, menyampaikan apresiasi atas konsistensi Imigrasi Nunukan dalam menjaga perbatasan. Ia mengungkapkan rencana penempatan satuan tugas khusus di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Labang guna memperkuat penjagaan.
Dari sisi pemerintahan daerah, Camat Lumbis Pansiangan, Lumbis, menekankan perlunya peningkatan layanan keimigrasian. Menurutnya, kemudahan layanan paspor di Pos Imigrasi Lumbis sangat dibutuhkan masyarakat. “Banyak warga membutuhkan dokumen resmi untuk beraktivitas di wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan Lumbis,” ujarnya.
Sementara itu, Camat Lumbis Hulu, Herianto, mengingatkan agar perhatian tidak hanya terfokus pada PLBN Labang. “Wilayah perbatasan juga mencakup Kampung Kabu dan Selilirang. Titik-titik ini harus mendapat perhatian serius,” ucapnya.
Diskusi dalam forum Timpora ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjaga kedaulatan negara. Dari perspektif imigrasi, pengawasan orang asing bukan sekadar menertibkan administrasi, tetapi juga bagian dari strategi keamanan nasional di perbatasan.
Selain itu, keterlibatan aktif camat dan aparat setempat menjadi bukti bahwa pengawasan perbatasan tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi. Kolaborasi antara imigrasi, aparat keamanan, dan pemerintah daerah menjadi fondasi dalam mewujudkan pengawasan yang berkesinambungan.
Melalui rapat ini, kehadiran negara di wilayah perbatasan kembali ditegaskan. Harapan besar muncul agar pengawasan semakin ketat, masyarakat terlindungi, dan praktik pelanggaran lintas negara dapat ditekan seminimal mungkin. []
Admin03
