Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAKARTA – Seruan negara-negara Arab-Muslim melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) agar meninjau kembali hubungan ekonomi dengan Israel turut menjadi sorotan Indonesia. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa sikap terkait implementasi komunike itu akan kembali pada keputusan masing-masing negara anggota.
Komunike tersebut dihasilkan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) OKI yang berlangsung di Doha, Qatar, awal pekan ini. Salah satu poin penting adalah desakan agar negara-negara peserta mempertimbangkan ulang hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel sebagai respons atas agresi berkelanjutan ke Palestina.
Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan bahwa Indonesia berada dalam barisan negara yang konsisten mendukung perjuangan Palestina. Namun, ia menyampaikan bahwa langkah teknis implementasi dari komunike itu bersifat mandiri dan bergantung pada keputusan tiap negara. “Saya kira, itu jelas. Itu semua balik ke negara masing-masing,” ujar Yvonne kepada wartawan seusai media gathering di Jakarta Pusat, Rabu (17/09/2025).
Ia menambahkan, “Kita Indonesia bagian dari komunike bersama dan posisi Indonesia pasti clear juga soal itu.”
Posisi yang dimaksud, kata Yvonne, adalah komitmen Indonesia untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina sekaligus mengecam segala bentuk agresi Israel. Sejak awal, Indonesia konsisten bersuara di berbagai forum internasional agar hak-hak rakyat Palestina diakui dan dijaga.
Meski demikian, ketika ditanya secara spesifik apakah Indonesia siap meninjau ulang perdagangan dengan Israel, Yvonne belum memberi jawaban tegas. “Itu pertanyaan yang sangat bagus dan detail. Nanti kami jawab, nanti saja,” katanya.
Indonesia memang tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel. Namun, perdagangan antara kedua negara tetap ada melalui pihak ketiga. Komoditas yang masuk ke Indonesia dari Israel sebagian besar berupa mesin, peralatan elektronik, dan logam mulia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai impor dari Israel ke Indonesia tercatat sekitar US$54,2 juta, jumlah yang relatif kecil jika dibandingkan dengan total impor Indonesia secara keseluruhan, yakni hanya setara 0,000023 persen.
Sementara itu, komunike KTT OKI tidak hanya menyuarakan soal kerja sama ekonomi. Para pemimpin Arab-Muslim juga menekankan perlunya langkah hukum internasional untuk menghentikan praktik agresi Israel. Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa Israel harus dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan yang dilakukan terhadap rakyat Palestina.
Mereka mendorong penerapan sanksi, penghentian pasokan senjata, amunisi, maupun material militer lain kepada Israel. Termasuk di antaranya, pembatasan atas barang-barang dual use item yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan militer.
“Meninjau kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel, dan memulai proses hukum terhadap Israel,” demikian kutipan komunike yang dihasilkan KTT OKI.
Agresi Israel ke Palestina yang dimulai sejak Oktober 2023 telah menelan korban besar. Data terakhir menyebut lebih dari 64 ribu warga Palestina meninggal dunia, sementara ratusan ribu bangunan luluh lantak akibat serangan udara maupun darat. Jutaan warga juga terpaksa meninggalkan rumah dan mengungsi.
Indonesia bersama sejumlah negara lain aktif melakukan diplomasi agar Palestina memperoleh pengakuan lebih luas di kancah internasional. Selain mendorong solusi dua negara, RI juga berupaya memperkuat solidaritas dunia terhadap penderitaan warga sipil di Gaza.
Sikap Indonesia dalam isu Palestina kerap ditunjukkan lewat forum-forum multilateral, baik di tingkat regional maupun internasional. Pemerintah RI juga menginisiasi lobi kepada sejumlah negara agar lebih banyak lagi yang mengakui kemerdekaan Palestina.
Meski jalur diplomatik ditempuh, fakta bahwa hubungan perdagangan dengan Israel masih berjalan melalui pihak ketiga kerap memunculkan pertanyaan publik. Tekanan internasional melalui OKI semakin menambah dorongan agar Indonesia menegaskan sikap lebih tegas terhadap Israel, terutama di bidang ekonomi.
Namun, pemerintah Indonesia menegaskan bahwa setiap langkah akan diputuskan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional sekaligus komitmen jangka panjang dalam membela hak-hak rakyat Palestina. []
Admin03
