Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
TANJUNG SELOR – kepentingan mengenai wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia yang telah berlangsung sejak tahun 2005 akhirnya menemukan titik terang. Kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk mengelola bersama Blok Ambalat, sebuah langkah penting dalam meredakan ketegangan maritim. Kesepakatan mengenai mekanisme join development untuk wilayah perbatasan yang strategis ini, yang terletak di Laut Sulawesi dan berdekatan dengan perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) serta Sabah, diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto setelah pertemuan terbatas dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta akhir pekan lalu.
Menanggapi kesepakatan tersebut, Gubernur Kaltara, Zainal A. Paliwang, menegaskan bahwa kebijakan yang diambil merupakan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat. “Apabila itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, maka kami sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah akan melaksanakan itu. Kami akan mengamankan apa yang menjadi kebijakan pemerintah,” ujar Gubernur Zainal kepada Radar Tarakan pada Selasa (1/7/2025). Gubernur Kaltara ini menilai bahwa kesepakatan pengelolaan bersama Blok Ambalat ini secara otomatis akan sangat menguntungkan wilayah Kaltara, mengingat kedekatan geografisnya dengan area sengketa tersebut.
Senada dengan pandangan Gubernur, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Achmad Djufrie, juga menyambut baik kesepakatan ini. Politisi Partai Gerindra itu berharap bahwa dengan adanya pengelolaan bersama ini, seluruh isu perbatasan negara, khususnya di wilayah Kaltara, dapat terselesaikan dengan jelas dan tuntas. “Prinsipnya kita mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat,” pungkasnya, menunjukkan dukungan penuh dari lembaga legislatif daerah terhadap keputusan pusat. Kesepakatan ini diharapkan membawa stabilitas dan membuka peluang baru bagi pengembangan ekonomi di kawasan perbatasan, seiring dengan meredanya ketegangan yang telah berlangsung selama dua dekade.[]
Admin05
