Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PONTIANAK – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi tahunan di Kota Pontianak pada Maret 2025 tercatat sebesar 0,38 persen. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2025 yang mencatatkan deflasi sebesar 0,11 persen.
Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menjelaskan bahwa pergerakan inflasi tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang positif. Ia menilai deflasi berkepanjangan justru dapat berdampak negatif terhadap daya beli masyarakat.
“Terjadinya inflasi ini menunjukkan pergerakan ekonomi. Deflasi yang berkepanjangan juga tidak baik karena dapat berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kita menargetkan inflasi tetap terkendali di kisaran 2,5 persen,” ujarnya usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri secara daring dari Ruang Pontive Center, Kantor Wali Kota Pontianak, Senin (14/4/2025).
Untuk menjaga laju inflasi tetap dalam batas aman, Pemerintah Kota Pontianak mengandalkan berbagai strategi, salah satunya melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem pemantauan harga dan ketersediaan stok barang secara real time menjadi alat bantu dalam mengambil keputusan cepat apabila terjadi gejolak harga.
Di samping itu, pengawasan terhadap rantai distribusi barang juga diperkuat. Pemerintah daerah secara aktif mengantisipasi potensi penimbunan dengan memastikan arus distribusi tetap lancar dan pasokan barang terpenuhi.
“Setiap Senin, kami mengikuti rapat koordinasi inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Hal ini bertujuan agar pengendalian inflasi di seluruh daerah dapat seragam. Khusus di Kota Pontianak, inflasi sejauh ini masih terkendali,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bahasan menekankan bahwa pengendalian inflasi menjadi salah satu program prioritas dalam 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono dan Bahasan, setelah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025.
“Pemkot akan mengaktifkan kembali Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memantau dan mengendalikan harga di pasar lokal, berkolaborasi dengan Satgas Pangan,” paparnya.
Bahasan juga menyebutkan bahwa kerja sama antardaerah terus dijalin guna memastikan kelancaran distribusi pangan serta mengatasi ketimpangan stok dan harga barang kebutuhan pokok. Hingga kini, stabilitas harga masih terjaga meskipun masyarakat telah melalui sejumlah momen besar seperti Natal, Tahun Baru, Imlek, Ramadan, dan Idulfitri dalam waktu yang berdekatan.
“Alhamdulillah, sejauh ini tidak ada lonjakan harga yang signifikan,” pungkasnya.[]
Redaksi10
