Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
JAWA BARAT – Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) resmi mengambil alih penanganan kasus meninggalnya tiga orang dalam peristiwa tragis saat Pesta Rakyat yang digelar sebagai bagian dari rangkaian pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Maula Akbar, dengan Luthfianisa Putri Karlina, putri Wakil Bupati Garut sekaligus Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Insiden tersebut terjadi di kawasan Pendopo Kabupaten Garut pada Jumat (18/7/2025).
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menyatakan bahwa penyelidikan awal terus dilakukan untuk memastikan penyebab utama tragedi tersebut. Hendra menjelaskan, Polda Jabar kini fokus melakukan asistensi terhadap seluruh proses penyelidikan.
“(Penanganan) diambil ke Polda. Kita masih terus lakukan asistensi terhadap jalannya acara tersebut,” ujar Hendra di Bandung, Senin (21/7/2025), seperti dikutip dari Antara.
Dalam peristiwa tersebut, seorang anggota kepolisian turut menjadi salah satu korban meninggal dunia. Hendra juga mengungkapkan bahwa penyelenggara acara atau event organizer (EO) memiliki potensi besar untuk diperiksa dalam kasus ini, mengingat tanggung jawab penyelenggaraan berada di bawah kendali EO.
“Tahapan kami adalah penyelidikan awal. Kalau mempelai kan sudah menyerahkan kepada EO,” tegas Hendra.
Ia merinci, tragedi berawal saat ribuan warga memadati kawasan pendopo untuk mengikuti pembagian paket makanan gratis. Diperkirakan, panitia menyediakan sekitar 5.000 paket makanan, namun jumlah warga yang hadir hampir dua kali lipat dari jumlah paket yang disediakan.
“Nah, kronologi awalnya itu, di pendopo itu disiapkan paket makanan gratis. Jumlahnya informasi awal yang kita dapatkan adalah 5.000 pack. Kemudian masyarakat itu mengantre di luar dari pintu-pintu pendopo ini,” jelasnya.
Karena jumlah massa melebihi kapasitas, kepadatan dan dorongan massa tak terhindarkan. Tiga orang dilaporkan meninggal dunia dan 30 orang lainnya mengalami luka-luka hingga harus mendapatkan perawatan medis.
“Antara masyarakat yang boleh masuk dengan masyarakat yang berdatangan dari luar itu lebih banyak masyarakat yang datang dari luar mau masuk tadi itu. Sehingga ketika acara ini hanya dibatasi seberapa, akhirnya dorongan dari luar itu sangat deras,” lanjut Hendra.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan kesiapannya untuk diperiksa pihak kepolisian apabila diperlukan. Menurutnya, setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum.
“Enggak ada masalah. Kan semua orang kedudukannya sama di depan hukum. Mau anak saya, mau saya, kan kalau ada panggilan harus datang dan memberikan keterangan secara benar,” ujar Dedi. []
Admin03
