Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
PALANGKA RAYA – Kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah murid SDN 3 Bukit Tunggal, Palangka Raya, kembali membuka sorotan serius terhadap pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut. Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menilai insiden ini menjadi alarm penting agar sistem pengawasan terhadap dapur MBG diperketat.
Khemal menegaskan, sanksi tegas tidak boleh ditawar bagi pengelola dapur yang terbukti lalai dalam menjalankan kewajiban. “Kalau terbukti lalai, jangan ragu putus kontrak. Pemilik dapur MBG di Palangka Raya harus diberi sanksi tegas, bahkan bisa sampai pidana. Supaya jadi contoh bagi dapur-dapur lain agar tidak sembrono memberi makan anak orang,” ujarnya, Kamis (02/10/2025).
Menurutnya, kasus di SDN 3 Bukit Tunggal pada 4 September 2025 tidak bisa dianggap sepele. Puluhan siswa sempat mengalami gejala pusing, mual, dan muntah setelah mengonsumsi burger yang diduga menggunakan saus kedaluwarsa. Ia menekankan, keselamatan satu anak saja sudah cukup menjadi alasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Program MBG untuk pemenuhan gizi anak bangsa tidak boleh disalahgunakan oleh pengelola ceroboh. Harus ada ahli gizi, jangan asal tunjuk pengelola dapur,” tegasnya lagi.
Politisi tersebut juga mengingatkan bahwa evaluasi program tidak boleh berhenti pada wacana atau seremonial semata. Menurutnya, setiap tahap mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga distribusi makanan ke sekolah harus dilakukan dengan standar jelas dan transparan. “Evaluasi harus nyata, bukan sekadar wacana,” tegas Khemal.
Ia menambahkan, jumlah korban tidak bisa dijadikan ukuran dalam menentukan langkah tindak lanjut. “Satu anak pun berharga, minimal bagi orang tuanya. Kalau ada keracunan, wajib diusut sampai tuntas,” katanya.
DPRD Kota Palangka Raya mendorong Pemerintah Kota dan tim pengawas MBG untuk segera menggelar inspeksi mendadak ke seluruh dapur penyedia. Tindakan ini dinilai penting agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah tetap terjaga.
“Program ini bagus, tapi pelaksanaannya harus ketat. Jangan main-main, taruhannya nyawa anak bangsa. Kasus SDN 3 Bukit Tunggal harus jadi momentum memperkuat pengawasan dan profesionalisme dapur MBG,” pungkasnya.
Dengan adanya peringatan keras dari DPRD, publik menunggu langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan program MBG berjalan sesuai standar. Harapan besar tertuju agar kejadian serupa tidak kembali mencoreng niat baik program gizi bagi anak sekolah dasar di Palangka Raya. []
Admin03
