Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan
SAMBAS – Sekelompok warga dari Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, menggelar aksi demonstrasi di Kantor Inspektorat Kabupaten Sambas pada Senin (19/05/2025). Aksi yang melibatkan ratusan orang tersebut dipicu oleh dugaan penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan dana desa oleh Kepala Desa Pelimpaan.
Pengamanan dilakukan secara ketat oleh aparat kepolisian setempat. Sebanyak sepuluh orang dari massa aksi diterima untuk melakukan mediasi di dalam kantor, sementara sisanya menunggu di halaman. Mereka membawa berbagai spanduk yang mencerminkan kekecewaan terhadap pengelolaan dana desa yang dinilai tidak transparan.
Fendi, sebagai salah satu perwakilan warga, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan puncak dari keresahan masyarakat yang telah berlangsung cukup lama. “Yang kami tuntut adalah penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa, penyalahgunaan dana desa, serta adanya pungutan liar (pungli),” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa masyarakat tidak pernah mendapatkan penjelasan yang memadai terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dari awal tahun 2024 hingga pertengahan 2025. Fendi juga menyebutkan bahwa ketika warga mencoba meminta penjelasan mengenai dana Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran), pihak desa tidak mampu memberikan keterangan yang jelas dan terperinci.
“Kami sudah berulang kali bertanya, tapi selalu tidak ada jawaban pasti. Bahkan soal Silpa pun tidak pernah dijelaskan dari mana asalnya,” tambahnya.
Masyarakat berharap agar laporan mereka tidak berhenti sebagai catatan administratif semata. Mereka menuntut agar Inspektorat benar-benar menindaklanjuti laporan yang telah disampaikan. “Inspektorat bilang akan memproses laporan kami. Kami datang ke sini agar ada kejelasan,” kata Fendi lebih lanjut.
Dalam unjuk rasa tersebut, warga juga mendesak agar Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta Kepala Seksi Kesejahteraan segera mengundurkan diri. Menurut mereka, langkah tersebut penting untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa.
Fendi juga mengkritik sikap Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dianggap tidak berperan aktif dalam menyampaikan dan menindaklanjuti keluhan warga. Ia mengatakan bahwa laporan masyarakat telah disampaikan ke BPD, namun tidak mendapat respons yang memadai. “Kami sudah sampaikan tuntutan ke BPD, dan katanya BPD sudah menyampaikan ke Kesra. Tapi sampai sekarang belum ada kejelasan, dan BPD juga tidak menyampaikan secara pasti kepada kami,” pungkasnya. []
Redaksi11
