Iran Sebut Pengamanan Hormuz Harus Bebas dari Kekuatan Asing

Iran mulai menerapkan mekanisme baru pengelolaan Selat Hormuz bersama Oman dengan menegaskan jalur strategis tersebut dikelola negara kawasan tanpa keterlibatan Amerika Serikat.

TEHERAN – Iran mulai mengimplementasikan mekanisme baru pengelolaan navigasi di Selat Hormuz bersama Oman dengan menegaskan bahwa jalur pelayaran strategis tersebut akan dikelola oleh negara-negara kawasan tanpa keterlibatan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu disebut menjadi langkah awal pelaksanaan Memorandum Kesepahaman AS-Iran yang dicapai setelah rangkaian konflik dan negosiasi.

Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf menyatakan implementasi kesepakatan yang disusun bersama Muscat mengacu pada Pasal Lima memorandum tersebut. “Amerika Serikat tidak akan memiliki peran dalam mekanisme ini,” kata Ghalibaf, sebagaimana diwartakan SindoNews, Sabtu (04/07/2026). Ia menambahkan Iran akan mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan tersebut bersama negara-negara Teluk yang berbatasan dengan Selat Hormuz.

Dalam kerangka implementasi itu, Pasal Lima memorandum mewajibkan Iran, Oman, dan negara-negara pesisir Teluk bekerja sama menyusun tata kelola navigasi serta layanan maritim di Selat Hormuz sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan negara-negara yang berbatasan dengan jalur pelayaran tersebut. Sebelumnya, Iran dan Oman juga telah membentuk komite bersama untuk menjalankan ketentuan yang telah disepakati.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran paling strategis di dunia karena dilalui sekitar seperlima perdagangan minyak global. Oleh sebab itu, implementasi mekanisme baru tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran aktivitas pelayaran di kawasan.

Ghalibaf juga menuduh Israel berupaya menggagalkan memorandum tersebut dengan terus berusaha meruntuhkan kerangka gencatan senjata yang terbentuk setelah konflik sebelumnya. Meski demikian, ia meyakini kemampuan pencegahan Iran dapat menghindarkan kawasan dari putaran konflik berikutnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Menteri Pertahanan Iran Majid Ebn al-Reza menegaskan negaranya siap merespons apabila terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. “Tidak diragukan lagi bahwa kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat dan perlu jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan gencatan senjata,” kata Ebn al-Reza.

Iran juga memperingatkan agar tidak ada campur tangan kekuatan di luar kawasan dalam pengelolaan Selat Hormuz. Menurut Teheran, kehadiran militer asing selama ini justru lebih banyak memicu ketidakstabilan dibandingkan menciptakan keamanan.

Di sisi lain, laporan The New York Times menyebut pejabat AS saat ini maupun mantan pejabat AS sempat mengkhawatirkan kemungkinan Israel berupaya membunuh Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ketika negosiasi sensitif berlangsung pada awal tahun ini. Laporan tersebut juga menyebut pesawat yang membawa Ghalibaf pernah dialihkan menuju Mashhad setelah muncul informasi intelijen mengenai potensi ancaman keamanan sebelum rombongan melanjutkan perjalanan ke Teheran melalui jalur darat. []

Redaksi08