Iron Dome Kewalahan, Vietnam Pangkas Birokrasi

VIETNAM – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah dan langkah efisiensi pemerintahan di Asia Tenggara menjadi sorotan dunia dalam beberapa hari terakhir. Dua peristiwa berbeda di dua belahan dunia ini mencerminkan bagaimana negara-negara merespons tekanan—baik militer maupun ekonomi—dengan pendekatan masing-masing.

Di kawasan Timur Tengah, sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, kembali menjadi bahan perbincangan setelah sejumlah serangan rudal dan drone Iran berhasil menembus pertahanannya. Serangan ini menjadi bentuk balasan atas gempuran militer Israel ke wilayah Iran beberapa waktu lalu, yang menyebabkan eskalasi konflik meningkat tajam.

Iron Dome, yang selama ini diandalkan untuk mencegat ancaman udara seperti roket dan rudal, disebut mulai kewalahan menghadapi serangan skala besar yang dilakukan secara simultan. Pakar militer menyatakan bahwa efektivitas Iron Dome menurun akibat volume serangan yang tidak biasa. “Volume serangan yang sangat tinggi, ditambah penggunaan drone dan rudal jelajah, membuat sistem pertahanan menjadi tidak optimal,” ujar seorang pengamat pertahanan kepada media setempat. Ia menambahkan bahwa koordinasi waktu serangan juga menjadi faktor penting dalam membobol sistem tersebut.

Sementara itu, di Asia Tenggara, Vietnam mengambil langkah besar dalam merampingkan struktur pemerintahan. Pada Senin (16/06/2025iro), Majelis Nasional Vietnam secara resmi mengesahkan amendemen konstitusi yang menghapus pemerintahan tingkat distrik..

Ia juga menegaskan bahwa serangan yang dilakukan Iran telah diarahkan ke situs-situs sensitif di Israel dan seluruh target telah dipetakan dengan rinci. Tujuannya, menurut Sayyad, adalah meminimalisasi korban sipil dan mengirimkan pesan tegas terhadap agresi sebelumnya.

Sementara itu, di Asia Tenggara, Vietnam mengambil langkah berani dalam reformasi pemerintahan demi efisiensi anggaran. Majelis Nasional Vietnam secara resmi mengamendemen konstitusi pada Senin (16/6) untuk menghapus level pemerintahan distrik.

Keputusan tersebut merupakan bagian dari strategi jangka panjang Vietnam untuk memangkas struktur birokrasi dan mengefektifkan belanja negara. Dengan penghapusan pemerintahan tingkat distrik, struktur administrasi Vietnam kini hanya terdiri dari dua lapisan: provinsi dan komune. “Dengan langkah ini, kami berharap efisiensi kerja meningkat dan pengeluaran negara dapat dikurangi secara signifikan,” ujar salah satu anggota parlemen saat sidang berlangsung.

Lebih lanjut, Majelis Nasional juga mengusulkan pengurangan jumlah komune dari sekitar 10.000 menjadi hanya 3.300. Langkah ini dinilai sebagai upaya menyederhanakan struktur pemerintahan hingga ke tingkat paling bawah agar pelayanan publik dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat sasaran.

Dua dinamika internasional tersebut menunjukkan bahwa negara-negara menghadapi tekanan dengan cara berbeda: satu dengan memperkuat kekuatan militer, dan lainnya dengan merampingkan birokrasi. Namun pada intinya, keduanya berusaha memperkuat ketahanan—baik terhadap serangan dari luar maupun dari tantangan internal. [] Admin 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
X