JAKARTA– Pemerintah dan aparat Israel dilaporkan melakukan intervensi terhadap upaya penggalangan donasi bantuan bagi warga Gaza, Palestina. Berdasarkan laporan Aljazeera dan surat kabar Israel, Haaretz, kepolisian Israel membatalkan sebuah acara di Yerusalem yang dirancang untuk mengumpulkan dana bagi anak-anak di Gaza.
Perintah pembatalan tersebut diterbitkan oleh Komandan Kepolisian Distrik Yerusalem dengan dasar undang-undang antiterorisme Israel. Pejabat Israel menilai kegiatan penggalangan dana itu “tujuan, maksud, dan hasilnya dapat melayani dan/atau mendanai kelompok teror Hamas.”
Acara yang dibatalkan diselenggarakan oleh gerakan Standing Together, sebuah organisasi koeksistensi Yahudi-Arab yang bergerak untuk mempererat hubungan antar komunitas di Israel. Haaretz melaporkan bahwa para penyelenggara telah dipanggil ke kantor polisi Yerusalem pada malam sebelumnya. Dalam pertemuan tersebut, pihak penyelenggara diberitahu bahwa sudah ada perintah resmi untuk melarang acara yang mereka rencanakan.
Larangan ini muncul setelah adanya pengaduan dari kelompok sayap kanan yang memiliki pengaruh di wilayah Yerusalem. Langkah ini menimbulkan protes dari berbagai kalangan yang menilai penggalangan dana kemanusiaan seharusnya tidak dibatasi, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban konflik di Gaza.
Menurut laporan, penggalangan dana tersebut bertujuan untuk menyediakan bantuan pangan, obat-obatan, dan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang terdampak konflik bersenjata di Gaza. Namun, pemerintah Israel menekankan bahwa segala bentuk dukungan finansial yang diduga dapat menguntungkan Hamas akan diawasi secara ketat dan dapat dilarang.
Keputusan pembatalan acara ini menambah daftar hambatan yang dihadapi organisasi kemanusiaan internasional maupun lokal dalam mengakses bantuan untuk Gaza. Konflik yang berkepanjangan membuat kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, dan obat-obatan semakin mendesak, terutama bagi anak-anak yang rentan terhadap kelaparan dan penyakit.
Pengamat menilai langkah Israel ini juga dapat memicu ketegangan diplomatik dan kritik internasional terkait akses bantuan kemanusiaan. Mereka menekankan pentingnya menjaga jalur bantuan tetap terbuka demi kepentingan kemanusiaan, terlepas dari pertimbangan politik atau keamanan.
Haaretz menambahkan, meskipun acara dibatalkan, para penyelenggara berupaya mencari cara alternatif untuk menggalang dana tanpa melanggar hukum yang berlaku, sambil tetap menekankan tujuan kemanusiaan dari kegiatan mereka. []
Redaksi10
Berita Borneo Terlengkap se-Kalimantan